Puluhan Massa Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Kota Sibolga

Sebarkan:

 



Massa AMK saat menggelar demo di depan Kantor Kejati Sumut. (MOL/Ist)



MEDAN | Puluhan massa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMK) Sumatera Utara, Jumat (24/6/2022) menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang Kantor Kejaksaan  Tinggi  Sumatera Utara (Kejati Sumut) Jalan AH Nasution Medan.


Massa mendesak agar Kejatisu menindaklanjuti kasus dugaan korupsi penggunaan dana perjalanan dinas anggota DPRD Kota Sibolga periode 2014 hingga 2019.


Aspirasi massa di antaranya digoreskan lewat sejumlah tulisan di poster. Antara lain,  Kejatisu jangan tutup mata atas permasalahan DPRD Kota Sibolga, Usut tuntas dugaan penyelewengan dana di DPRD Kota Sibolga.


Kemudian ada juga bertuliskan, Tangkap mantan ketua DPRD Kota Sibolga Toni Agustinus Lumbantobing yang diduga aktor intelektual  penyelewengan dana tersebut. Selain itu, ada juga tulisan agar Kejatisu menegur Kejari Sibolga.


"Kami meminta agar Kejati Sumut tidak lemah menanggapi ini. Bahwasanya hari ini tindak pidana korupsi masih erat terjadi Sumatera utara ini. Kami dari AMK Sumut menemukan banyaknya dugaan korupsi, terkhusus yang ada di Kota Sibolga," kata Muhammad Zulfahri selaku Koordinator Lapangan.


Dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas DPRD Sibolga diduga tidak terlepas dari peran mantan Ketua DPRD Kota Sibolga Toni Agustinus Lumbantobing periode 2014-2019.


"Dari hasil investigasi yang kami lakukan, kami menemukan beberapa dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan APBD Kota Sibolga tentang perjalanan dinas terdapat sejumlah kejanggalan antara lain, kegiatan perjalanan dinas dalam daerah Rp52.200.000, kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPR dalam daerah Rp32.640.000," ucapnya.


Selain itu, ada juga digunakan untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Rp2.698.600.00, kemudian beberapa kali untuk belanja perjalanan dinas luar daerah yang nilainya ratusan juta. "Sehingga, bila ditotal mencapai Rp6.821.130.000," ujarnya.


Demonstran juga mendesak agar Kejatisu segera membentuk tim untuk menangani kasus dugaan korupsi tersebut. Kemudian, meminta Kejatisu agar memanggil dan memeriksa bendahara DPRD Kota Sibolga periode 2015-2017.


"Kami juga meminta Kejatisu agar memanggil Sekwan DPRD Kota Sibolga periode 2015 dan 2017, serta memanggil mantan Ketua DPRD Kota Sibolga periode 2014-2019 Toni Agustinus Lumbantobing," pungkasnya.


Setelah lama berorasi, pihak Kejatisu dari Bidang Penerangan Hukum, Lamria Sianturi pun menemui massa. Di hadapan massa, ia menyarankan agar melengkapi data-data pendukung atas aspirasi yang mereka usung


"Mengenai dugaan penyelewengan dana di DPRD Sibolga ini kami mohon juga untuk dilampirkan  fakta-fakta atau bukti bukti untuk diserahkan ke Kejatisu," kata Lamria di hadapan massa aksi.


Menyahuti itu, Ketua AMK Awaludin Nasution menegaskan, sebelumnya mereka sudah ada memasukkan laporan dimaksud dan berharap, agar Kejatisu serius menindaklanjutinya. (ROBS/Wp)






Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini