SUMATERA UTARA |Baru baru ini dikutip dari salah satu media online, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bercerita tentang kondisi jalan rusak di Sumut yang harus diperbaiki demi memudahkan akses masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam paparannya, Gubernur Sumut menegaskan, bahwa rencana besar pembangunan infrastruktur di Sumut sebagai bagian dari tugas memantapkan jalan provinsi dengan panjang total 3.005,65 Km. Kata dia, gambarannya adalah dengan kondisi jalan mantap hanya 75 persen, dimana 750 Km jalannya tidak mantap.
Mantan Pangkostrad itu mengakui, merasa pilu mendengarkan keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di Sumut selama ini. Bahkan katanya, sampai ada masyarakat meminta pindah kependudukan dari Provinsi Sumut.
“Bahkan saat saya datang ke perbatasan Riau (Sibuhuan, Padanglawas). Rakyatnya minta pindah KTP ke provinsi lain. Saya sedih mendengarnya karena kondisi jalannya disana rusak,”tutur Gubernur Edy.
Menanggapi pernyataan Gubernur Sumatera Utara tersebut, Presiden Kongres Pemuda Indonesia Pitra Romadoni Nasution menilai, pernyataan Gubernur Sumut sifatnya hanya menyenangkan hati masyarakat Padang Lawas (Palas) sesaat.
“Sebab kita ketahui masa jabatan beliau akan berakhir sebentar lagi dan kita sangat bersyukur di akhir masa jabatannya beliau masih ingat dan masih bisa bercerita tentang angan-angannya memperbaiki jalan lintas sumatera di Padang Lawas. Tentu masyarakat Padang Lawas akan senang Gubernur Sumatera Utara masih bisa bercerita tentang jalan rusak khususnya di Padang Lawas dan Sumatera Utara pada umumnya di akhir masa jabatannya,”ungkap Pitra Romadoni melalui telepon seluler, Kamis (17/03/2022).
Pitra menilai, Edy Rahmyadi mestinya tidak perlu menyampaikan kondisi jalan rusak kepada masyarakat Sumut dikarenakan masyarakat Sumut sudah mengetahui dan merasakan jalanan yang berlobang-lobang, semestinya Gubernur fokus menepati janji-janji kampanyenya kepada masyarakat Sumut, khususnya masyarakat Padang Lawas yang menderita akibat jalanan rusak, bahkan katanya mau pindah KTP ke Provinsi lain.
“Masyarakat sudah cukup menderita dengan janji janji kampanye yang tidak ter realisasi, saya kira kita semua juga jangan memberikan harapan palsu kepada masyarakat Sumatera Utara kalau hanya sekedar cerita tapi pelaksanaannya tidak ada, itu sama saja omong besar dan menyakiti hati masyarakat dengan memberikan harapan palsu,” pungkasnya.(GNP/Ginda)
