Sekolah Jangan Diskriminasikan Siswa Yang Tak Mau Divaksin

Sebarkan:
Ilustrasi


PADANGSIDIMPUAN |  Pemerintah telah membuat keputusan sekolah harus memberikan vaksin kepada siswanya dimulai dari usia 6 tahun. Hal ini dilakukan demi menekan penularan Covid-19 agar siswa bisa sekolah secara tatap muka. Namun aturan tersebut pihak sekolah tentunya jangan sampai mendiskriminasikan siswanya apabila tidak mau divaksin, ini sama halnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Informasi yang didapatkan metro-online.co dilapangan, sejumlah orang tua siswa di Kota Padangsidimpun banyak yang mengeluhkan kebijakan-kebijakan dan aturan main yang dibuat oleh sejumlah sekolah di Padangsidimpuan terhadap siswa yang tidak mengikuti vaksinasi.

Adapun dugan aturan dan kebijakan yang dibuat sekolah tersebut apabila siswa yang tidak mau divaksin yakni, sekolah tidak memperbolehkan siswa untuk belajar disekolah secara tatap muka, tidak memberikan buku paket, tidak diberikan raport, syarat pengambilan ijazah dan lain-lain.

Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu dan dampak bahaya dari diskriminasi dapat memengaruhi mental anak, di antaranya muncul perasaan malu, putus asa, dan terisolasi. 

Menaggapi hal tersebut, Ketua Program Studi Fakuktas Hukum Universitas Muhammadyah Tapanuli Selatan (UMTS) Dedy Suhendra Harahap SH, MH mengatakan, pihak sekolah dilarang melakukan diskriminasi kepada siswanya apabila tidak mau atau tidak mengikuti vaksinasi.

"Aturan hukum bagi siapa yang menolak vaksin itu, setahu saya belum ada. Namun itu salahsatu usaha pemerintah bagaimana masyarakatnya itu terjamin kesehatannya dan bukan untuk pemaksaan,"  jelas Dedy diruang kerjanya kepada metro-online.co, Kamis (271/2022).

 "Dan apabila ada sekolah yang melakukan diskriminasi kepada siswanya yang tidak mengikuti atau tidak mau divaksin itu merupakan sudah termasuk pelanggaran hukum, kecuali ada undang-undang yang mengatur sanksi bagi siapa yang tidak mau vaksin" tegasnya.

Dedy mengatakan kalau usaha pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dengan memberikan vaksin itu sangat bagus, namun ia tidak sependapat jika ada aturan di sekolah kalau siswa yang tidak mau divaksin mendapatkan perlakuaan diskriminasi, menurutnya ini adalah salahsatu bentuk pelanggaran HAM.

Menurutnya jika sekolah melaksanakan kegiatan vaksinasi kepada siswanya boleh-boleh saja tetapi tidak harus memaksa sampai mendiskriminasi siswanya.

"Silahkan sekolah jika mau melakukan vaksinasi kepada siswanya, tetapi jangan memaksa apalagi sampai mendiskriminasi. Kalau memang tidak bisa belajar tatap muka lakukan pembelajaran secara daring dan sekolah harus bertanggungjawab, jangan sampai tidak memberikan hak siswanya karena setiap anak dan sebagai Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak," sebut Dedy.

Dikatakannya jika ada siswa yang tidak mau divaksin kemudian mendapatkan diskriminasi di sekolah, Ia berharap agar pihak sekolah, orang tua dan komite sekolah bisa menyelesaikan ini dengan musyawarah.

"Apabila ada siswa yang mendapatkan diskriminasi, kita berharap orangtua dan pihak sekolah serta komite bermusyawarah. Apabila pihak sekolah dan komite tidak mau diajak musyawarah atau tidak menanggapi dan itu sudah jelas melakukan pelanggaran, silahkan laporkan kepada lembaga yang menangani hukum dan lembaga yang menangani perlindungan anak," pungkasnya. (Syahrul/ST).



Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini