Korupsi Pengadaan Videotron Rp1 M di Disperindag Kota Medan, Terdakwa Djohan 'Malu-malu' Akui Sebagai Pemodal

Sebarkan:

 


Tim JPU dan majelis hakim ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Djohan. (MOL/ROBS)



MEDAN | Setelah berulang kali dicecar majelis hakim diketuai Immanuel Tarigan dan JPU dari Kejari Medan, Djohan (49) lewat sambungan video teleconference (vicon), Rabu petang (29/92021) di Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan dengan nada 'malu-malu' akhirnya mengakui sebagai pemodal.


Giliran Direktur CV Putra Mega Mas (PMM) tersebut diperiksa sebagai terdakwa perkara korupsi senilai Rp1 miliar lebih terkait pengadaan 6 unit papan video elektronik (videotron) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan TA 2013 lalu.


Di awal sidang menjawab pertanyaan tim JPU diketuai Nur Ainun Siregar, terdakwa Djohan mengakui beberapa kali mengikuti pertemuan bahkan pada November 2012, sebelum proyek pengadaan 6 unit papan videotron berisikan informasi kebutuhan harga kebutuhan pokok secara elektronik ditenderkan.


Yakni pertemuannya dengan Ellius (berkas penuntutan terpisah) sebagai Wakil Direktur (Wadir) CV Tanjung Asli (TA) yang mengerjakan proyek pengadaan videotron serta mantan Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan pada Disperindag Kota Medan Irvan Syarif Siregar serta kalangan swasta Nanang Nasution dan Fanrizal Darus


Ellius yang merupakan rekan bisnisnya meminta terdakwa untuk mengerjakan tiang dan pondasi papan videotron di 6 titik. Di 5 titik masing-masing berbiaya Rp15 juta dan 1 titik lagi yang dipasang ke dinding sebesar Rp8 juta.


Sedangkan untuk urusan pengadaan panel videotron, imbuh Djohan, dikerjakan orang lain bernama Erwin Winata. Namun terdakwa membantah sebagai pemodal dalam pengadaan videotron yang dikerjakan CV TA di mana terdakwa Ellius sebagai Wadir. Djohan bersikeras hanya sebagai pendamping dari CV TA.


Ketika dikonfrontir hakim ketua Immanuel Tarigan dengan keterangan saksi Erwin Winata yang menyatakan dirinya ada menerima uang progres pekerjaan sebesar Rp90 juta, terdakwa pun menimpali kalau hal itu dikarenakan dirinya dimintai tolong oleh terdakwa Ellius.



Terdakwa Djohan (monitor kiri) dihadirkan di persidangan secara vicon. (MOL/ROBS)



Hakim anggota Rurita Ningrum pun pun mencecar terdakwa soal kapasitasnya pernah dipanggil Syarizal Arief ketika itu sebagai Kadisperindag Kota Medan.


"Terserah saudara apakah mau jujur atau tidak. Nanti kami majelis hakim yang akan menilainya. Kan karena saudara dianggap sebagai pemodal dalam pekerjaan itu makanya dipanggil dalam beberapa pertemuan," cecar Immanuel. 


Terdakwa pun dengan nada 'malu-malu' membenarkannya. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda penyampaian materi tuntutan dari JPU.


6 Unit


JPU dari Kejari Medan dalam dakwaannya menguraikan, Disperindag Kota Medan tahun 2013 mendapatkan pekerjaan pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) berupa 6 unit videotron secara online dan layanan informasi harga melalui sms gratis (sms gateway).


Nanang Nasution mengaku mendapatkan pekerjaan proyek tersebut dari Irvan Syarif Siregar, ketika itu Kabid Perdagangan. Saksi kemudian menghubungi Fanrizal Darus sebaliknya Fanrizal Darus pun menghubungi kerabatnya, terdakwa Djohan. 


Sedangkan terdakwa Ellius sudah berada di lokasi pertemuan yakni Hotel Madani Medan. Djohan menyatakan siap menjadi pendamping perusahaan yang digunakan terdakwa Ellius. Bedanya dalam perkara korupsi pengadaan 6 unit videotron ini, terdakwa Ellius disidangkan secara in absentia karena tidak diketahui lagi keberadaannya.


Belakangan terungkap pekerjaan tidak sesuai kontrak. Temuan di lapangan, masih di 3 titik yaitu Pasar Petisah, Pasar Simpang Limun, serta Pusat Pasar. Sedangkan di 3 titik lainnya yaitu Pasar Aksara, Pasar Brayan serta Pasar Kampung Lalang masih berupa pondasi saja (belum ada rangka maupun videotron). 


Sementara hasil pekerjaan telah dibayarkan seolah 100 persen. Kerugian keuangan negara diperkirakan Rp1 miliar lebih.


Terdakwa Djohan dan Ellius dijerat dengan dakwaan primair, pidana Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1),  UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (ROBERTS)




Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini