Pengosongan Rumah Tim PT KAI Sumut 'Tebang Pilih'? Kuasa Hukum Nenek 93 Tahun Surati Menteri BUMN

Sebarkan:



Pintalan Sigalingging saat digendong kerabatnya pascapengosongan rumahnya beberapa waktu lalu. (MOL/Ist)



MEDAN | Tim kuasa hukum Pintalan Sigalingging (93), warga Gang Sabang, Kelurahan Tegalsari I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dilaporkan memohon keadilan dengan menyurati Menteri BUMN Erick Thohir.


Erick dimohonkan agar meninjau langsung tindakan pengosongan rumah warga yang dilakukan tim PT Kereta Api Indonesia (KAI Persero) Divre 1 Sumut diduga 'tebang pilih'. 


"Untuk berjalan saja susah. Apalagi untuk mempertahankan haknya? Pintalan pun harus digendong kerabatnya keluar dari rumah yang sudah 49 tahun ditempatinya," ungkap Sabar Hasudungan Marbun, salah seorang tim kuasa hukum Pintalan, Rabu (30/6/2021) di PN Medan.


Selain kesan 'tebang pilih', pihaknya juga menemukan kejanggalan. Tim petugas diinformasikan tidak menunjukkan surat perintah dari pimpinan atau pejabat berwenang dari PT KAI (Persero) Divre 1 Sumut untuk proses pengosongan rumah pada 22 Juni 2021 lalu.


"Kenapa mesti rumah nenek Pintalan saja yang dikosongkan? Sementara bangunan dan rumah-rumah sepadanan atau sederetan rumah nenek Pintalan tidak diganggu sama sekali?" ucapnya didampingi Robby Marshel Sinaga dan Sahat Manurung seolah menginginkan jawabannya kepada awak media.


Bila dilihat dari tapal batas jarak rel ke rumah Pintalan, sekitar 23,6 meter. Sedangkan deretan rumah dan bangunan yang bersebelahan dengan rumah Pintalan, jauh lebih dekat dengan rel. 


Dari segi jarak ke tapal batas rel saja sudah jauh dari rumah yang bersebelahan. Namun mirisnya, justru rumah klien mereka saja yang dikosongkan tim dari PT KAI. Padahal faktanya nenek Pintalan telah membayar pajak ke negara atas penempatan rumah itu. 


"Di sinilah letak indikasi 'tebang pilihnya'. Apa salah klien kami? Makanya kita minta agar Pak menteri Erick Thohir datang langsung ke Medan. Apa sebenarnya yang terjadi di PT KAI?" tegasnya.


Amankan Aset


Sementara mengutip statemen Manager Humas PT KAI Divre I Sumut Mahendro yang beredar di beberapa media pascapengosongan rumah Pintalan, pihaknya hanya mau mengamankan aset, Sabar menimpali, hal itu sebagai alasan semata.



Tumpukan barang nenek Pintalan. (MOL/Ist)



Sebab bila memang bertujuan pengamanan aset, seharusnya semua rumah dan bangunan yang ada di sebelah rumah Pintalan dikosongkan.


"Kami berharap agar Pak menteri yang terhormat melihat kondisi Pintalan saat ini setelah dipaksa keluar dari rumah yang telah ditempatinya pada 1972 lalu. Klien kami ini orang susah yang sudah tidak bisa jalan. Seharusnya negara hadir di kasus ini," timpal anggota tim kuasa hukumnya, Marshel Sinaga.


Informasi lainnya dihimpun, surat tim kuasa hukum kepada Menteri BUMN tersebut juga dengan tembusan surat ke Presiden RI Jokowi, Komnas HAM, Kapolri, Menkumham, Menteri Perhubungan, Gubernur Sumut serta Walikota Medan. 


Terkait tembusan ke Kapolri, Sahat mengatakan perlunya diberitahu ke pimpinan tertinggi jajaran kepolisian itu, agar pengaduan masyarakat (Dumas) yang sebelumnya telah dilaporkan tim kuasa hukum Pintalan ke Polrestabes Medan pada 24 Juni 2021, agar ditindaklanjuti. 


"Dumas itu terkait tentang adanya dugaan tindakan kesewenang-wenangan oknum pegawai PT KAI yang pada saat pengosongan rumah, terjadi pengrusakan rumah klien kami serta hilangnya barang milik klien kami.


Ada indikasi unsur pidana pada proses tersebut. Kami harap Bapak Kapolri yang terhormat memproses laporan kami ini," pungkasnya. (ROBS/Rel)




Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini