MEDAN | Koordinator Satgas Covid-19 Provinsi Sumut dan Koordinator Satgas Covid-19 Mebidang, diduga kecolongan. Pasalnya, ratusan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Langkat, berkumpul untuk mengikuti Bimtek yang diselenggarakan Lembaga Study Implementasi Akuntabilitas Publik (SIAP) selama 4 hari 3 malam, mulai Rabu (09/06/2021) hingga Sabtu (12/06/2021) di Hotel Inna Grand, Jln.Balai Kota, No.2, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumut.
Pelaksanaan kegiatan Bimtek para Kades dari 240 Desa yang tersebar di 23 Kecamatan se-Kab.Langkat ini, sangat disesalkan berbagai pihak. Bahkan terkesan sangat dipaksakan oleh pihak penyelenggara setiap pencairan Dana Desa. Bahkan, pihak Dinas PMDK Kab.Langkat sendiri, mengaku bahwa kegiatan Bimtek yang diselenggarakan Lembaga SIAP dengan tema Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa ini sepertinya sangat dipaksakan pelaksanaannya demi meraih keuntungan dari kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD), tanpa mempertimbangkan situasi pandemi covid-19.
Dari keterangan beberapa Kades serta surat undangan dari pihak penyelenggara, sebanyak 240 Kades di Kab.Langkat ini masing-masing dikenai biaya sebesar Rp5 juta.
Tidak mengindahkan Edaran Bupati Langkat Nomor 440-991/BPBD/2021 Tentang Perpanjangan PPKM. Sementara, pihak penyelenggara Lembaga SIAP diduga mengangkangi Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/20/INST/2021 tanggal 31 Mei 2021, tentang Perpanjangan PKM Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Sumut.
Dalam Instruksi Gubernur tersebut ditujukan kepada para bupati/wali kota se-Sumut. Kepala daerah diminta untuk mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Salah satunya dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 50 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
"Iy, benar. Kami mengikuti Bimtek di Hotel Inna Grand selama 4 hari, 3 malam. Bimtek untuk Kades baru kali ini. Bimtek yang sebelumnya minggu lalu untuk Operator Desa dilaksanakan di Hotel Fave," ujar beberapa Kades yang minta nama serta indentitasnya tidak disebutkan dalam pemberitaan.
"Tolonglah Bang, nama kami jangan sempat dibuat. Tak sanggup awak nanti," ujar salah seorang Kades lagi kepada metro-online.co melalui layanan WhatsApp, Kamis (10/06/2021) malam.
Saat ditanyakan apakah dana untuk pelaksanaan Bimtek ini diambil dari DD atau APBDes, beberapa sumber Kades itu membenarkan jika anggaran biaya Rp5 juta untuk Bimtek diambil dari DD.
Ironis memang, para kades dikumpulkan di tengah pandemi Covid-19 di Kota Medan yang semakin meningkat dan status zona merah belum berahir. Begitu juga untuk Kabupaten Langkat sendiri, terdapat peninggkatan jumlah kasus Covid-19, namun para Kades di Langkat ini, tetap diberikan peluang untuk Bimtek ke Medan. Yang anehnya lagi, beberapa desa juga diketahui belum merelisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa kepada masyarakat, dikarenakan desa itu belum mendapatkan pencairan Dana Desa (DD).
Sumber media ini di Dinas PMD Kab.Langkat saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan Bimtek di tengah pandemi Covid-19, juga tidak banyak mengetahuinya.
"Kalau anggarannya, yang tau ya masing-masing kades bersangkutan, Bg. Tapi kalau mengenai ijin dari Satgas Covid, wah, saya kurang tau juga," ujar salah satu staf Dinas PMD Kab.Langkat yang juga minta namanya tidak dipublikasikan.
Sementara itu, salah seorang panitia penyelenggara kegiatan dari Lembaga SIAP, Muhammad, saat dikonfirmasi apakah mereka sudah mengantongi surat ijin untuk berkumpul melaksanakan Bimtek di saat pandemi covid yang meningkat dari Satgas Penanggulangan Covid-19 Prov.Sumut atau Kota Medan apa belum, pihak penyelenggara berdalih jika seluruh peserta sudah mengikuti Anti Gen. "Sudah anti gen pesertanya, Pak," jawabnya singkat, Jum'lat (11/06/2021) melalui chat WhatsApp.
Namun ketika ditanyakan kembali apakah pihak penyelenggara sudah mengantongi surat ijin dari Satgas Covid dan petugas kesehatan dari mana yang melaksanakan tes anti gen, sayangnya hingga berita ini diterbitkan, Muhammad memilih bungkam.(lkt-2)
