Taman Pemakaman Umum (TPU) di Belawan terendam jika air pasang rob melanda kawasan itu.
BELAWAN | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) diharapkan bijak memilih organisasi atau kelompok masyarakat yang dijadikan mitra membangun Medan Utara khusunya Belawan.
Sehingga nantinya semua proyek yang akan digelontorkan ke Medan Utara tidak bermasalah dengan hukum.
"Kita mau pemerintah harus memilih organisasi atau kelompok masyarakat yang telah terdaftar dan memiliki legalitas dari Kemenkumham," kata Sekertaris Anak Belawan Bersatu (ABB), Adli, Selasa (11/5/2021).
Menurut Adli, memilih organisasi atau kelompok masyarakat yang memiliki legalitas sangat penting, mengingat proyek yang bakal dikerjakan akan penggunaan uang negara yang bersumber APBD maupun APBN.
"Organisasi yang tidak memiliki legalitas tidak boleh menggunakan uang negara karena itu merupakan perbuatan melanggar hukum," tegasnya.
Sebelumnya,pada satu kesempatan di Belawan, Wakil Gubernur Sumatera Utara yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, H Musa Rajekshah (Ijeck) mengatakan Pemprovsu berusaha mewujudkan semua program yang berkenaan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas termasuk dengan masyarakat pesisir dan nelayan di Belawan.
Terkait rencana pembangunan tanggul rob disepanjang pantai dan wisata bahari di Belawan, Ijek menegaskan kalau Pemprovsu sangat mendukung namun pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. (RE Maha/REM).
