Maksud warga Saormatio adalah untuk mengadukan Puskopad Kodam 1 BB karena mengklaim lahan pertanian seluas 65 hektar yang dikelola warga termasuk di dalam lahan perkebunan Sei Tuan yang dikelola oleh Puskopad Kodam 1 BB atau Puskop Kartika A.BB dengan luas 1.099 Ha, dengan sertifikat nomor 1 tanggal 30 Agustus 1994 dan masa berlaku selama 30 tahun atau berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 nanti.
Saat ini sedikitnya ada 190 kepala keluarga yang mengelola lahan persawahan di atas lahan seluas 65 hektar. Mereka menanam padi di sana.
Menurut P.Marbun Kepala Desa Sei Tuan, warga sebenarnya sudah sangat lama mengelola lahan persawahan yang diklaim pihak Puskopad sebelum datang surat pemberitahuan pengosongan lahan pada tahun 2018 lalu oleh pihak Puskopad Kodam 1 BB yang menyebutkan bahwa lahan yang dikelola warga tersebut masuk didalam HGU perkebunan Sei tuan milik Puskopad.
"Sudah disurati oleh Puskopad kalau lahan 65 hektar yang dikelola warga itu katanya masuk di dalam HGU milik mereka. Namun lahan itu sudah lama sekali sejak tahun 1950 sudah dikelola warga Saormatio," sebut Kepala Desa Sei Tuan.
Sementara itu, Indra Silaban SH, Anggota BBH PDI Perjuangan Kabupaten Deliserdang yang menerima laporan warga Saormatio Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deliserdang menyebutkan, pihaknya sudah meninjau langsung lokasi lahan sengketa warga dengan pihak Puskopad Kodam 1 BB.
"Kami akan mendampingi warga nantinya untuk menghadap Presiden Jokowi di Jakarta," ucap Indra melalui sambungan telepon, Rabu (24/03/2021) siang tadi.
"Memang lahan itu disebut warga sudah dimenangkan oleh pihak Puskopad di pengadilan. Namun warga tetap akan mengadukan hal ini ke Presiden Jokowi," kata Indra Silaban SH.
Sementara itu, menurut salah seorang warga Saormatio, lahan sawah yang dikelolanya adalah tempat ia mengantungkan biaya hidup sehari-hari.
" Dari sawah itulah saya dan keluarga saya turun temurun hidup. Untuk makan dan biaya anak sekolah. Kalau itupun diambil oleh penguasa, bagaimana lagi kami bisa bertahan hidup nantinya? Tolonglah bapak Jokowi. Tolong kami bapak, warga miskin yang hanya butuh biaya hidup dan anak anak sekolah. Kami mengelola lahan sawah itu dari orang tua kami," ucap warga.(wan)
