Yusril Ihza Mahendra: Instruksi Mendagri Tak Bisa Berhentikan Kepala Daerah

Sebarkan:


JAKARTA
| Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 6 tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dimana salah satu poin dalam instruksi itu menyebutkan, kepala daerah akan diberhentikan apabila lalai dalam menegakkan protokol kesehatan. 

Namun, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai, bahwa instruksi Mendagri tidak bisa menjadi dasar memberhentikan pejabat kepala daerah. 

"Instruksi Mendagri 6/2020 tidak dapat menjadi dasar memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan terkait penegakan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19," kata Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2020).

Karena pada hakikatnya kata Yusril, Instruksi Presiden, Instruksi Menteri, dan sejenisnya adalah perintah tertulis dari atasan kepada jajaran yang berada di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Sebab, dalam UU 10/2004 yang kemudian diganti UU 12/2011 dan kemudian diubah UU 15/2019, jelas Yuzril, tidak dicantumkan Inpres sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut karena untuk mengakhiri keragu-raguan tentang status Inpres yang sangat banyak diterbitkan pada masa Presiden Soeharto.

"Adanya ancaman kepada kepala daerah dalam Instruksi Mendagri 6/2020 bisa saja terjadi. Namun proses pelaksanaan pemberhentian kepala daerah tetap harus berdasarkan pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah," lanjut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Selanjutya kata Yusri, kepala daerah yang sebelumnya telah ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh pemerintah. Posisi presiden atau mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati/walikota terpilih dan melantiknya.

"Dengan demikian, presiden tidak berwenang mengambil inisiatif memberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur. Mendagri juga tidak berwenang mengambil prakarsa memberhentikan bupati dan walikota beserta wakilnya,"pungkasnya.(Red)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini