 |
| Prabowo Subianto |
JAKARTA | Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto angkat bicara menanggapi aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satu yang menjadi sorotan Prabowo isu seputar upah minimum dan pesangon buruh.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam video wawancara khusus courtesy DPP Partai Gerindra seperti dilihat pada Senin (12/10/2020).
"Kan ada hoax upah minimum dihapus, itu dibaca dong kan tidak seperti itu. Dibaca teliti, ada tentang pesangon. Tapi pelaksanaannya nanti bisa dinego dengan perusahaan-perusahaan itu. Jadi itu semua bisa diatasi," tegas Prabowo.
"Jadi tidak mutlak harus ditolak atau harus diterima, pelaksanaannya juga sering dinego sama pengusaha-pengusaha itu," sambung Prabowo.
Terkait pesangon, Prabowo mengingatkan kondisi perusahaan di tengah pandemi COVID-19 juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai pengusaha malah memilih pindah ke tempat lain gara-gara masalah pesangon.
"Kalau perusahaan itu tidak sanggup, dia (pekerja) mintanya 32 kali atau 35 kali mintanya, nanti pengusaha bilang nggak bisa. Ya ambil saja, perusahaan saya sudah diasuransi kok, ambil saja alat-alat itu, saya pindah saja kan saya nggak mampu. Kondisi ekonomi ini kaya begini," ujar Prabowo memaparkan kondisi pengusaha di tengah pandemi COVID-19.
Prabowo menambahkan saat ini dibutuhkan dulu suatu iklim yang kondusif, dan pemerintah pun sedang mencari solusi terbaik.
"Pemerintah itu sudah melindungi buruh, kita butuh dulu suatu iklim. Memang kita mengerti, tapi saya yakin pemerintah apalagi presiden sedang mencari bentuk bagaimana kita memberi bantuan langsung. Sudah ada banyak upaya kita, sudah banyak sekali," tutur Prabowo. (Dc)
