 |
| Mangapul Purba |
"Pro dan kontra terhadap sikap politik itu biasa. Yang tidak biasa itu saat sikap politik itu plin-plan, bentar nolak bentar dukung, ada apa itu, kalau Fraksi PDI Perjuangan tegas dan konsisten menolak APBD 2019 sejak dari hulu (R-APBD 2019) hingga hilirnya (LPJP TA 2019)," ujar Mangapul saat dikonfirmasi melalui telepon, Jumat (21/8/2020).
Ada beberapa alasan yang diungkapkan Wakil Ketua Bappilu DPD PDIP Sumut ini terkait penolakan Fraksi PDIP terhadap Ranperda LPJP Gubsu TA 2019 yaitu Regulasi pembahasan yang tidak sesuai aturan main.
Menurutnya, anggaran tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dan LHP BPK RI ternyata masih banyak temuan-temuan yang ditutupi.
"Tetapi yang terpenting menjadi alasan penolakan Fraksi PDI Perjuangan adalah pelaksanaan anggaran yang lemah dan tidak berpihak kepada rakyat, terutama di 7 sektor kerakyatan," imbuh Mangapul.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi PDIP yang dibacakan saat Sidang Paripurna, Selasa (18/8/2020) memang terlihat Fraksi menyoroti 7 sektor kerakyatan sebagai kritikan, usul dan saran.
Ketujuh sektor kerakyatan yang dimaksud yaitu sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, nelayan, infrastruktur, pariwisata dan pendataan.
"Sejak awal pembahasan APBD 2019 tidak terlihat keseriusan Gubsu di 7 sektor itu. Saat dilakukan uji petik melalui kunker DPRD Sumut di 12 dapil, ternyata terbukti bahwa 7 sektor itu jauh dari perhatian dan sentuhan anggaran 2019 Pemrov Sumut," kata Mangapul.
Lebih lanjut, Politisi yang terpilih dengan suara terbanyak di Siantar-Simalungun ini menyatakan bahwa PDIP sebagai partai yang mengusung konsep Marhaenisme dan populer sebagai partai wong cilik akan selalu berada dalam garda terdepan untuk membela dan menyahuti aspirasi rakyat yang beraktivitas sebagai petani, buruh, nelayan dan jasa.
"Kalau pendidikan dengan fasilitas yang lengkap berbiaya murah karena beasiswa dan subsidi pemerintah, alih tekhnologi yang cepat dan modern sebagai pemicu produktivitas petani sebagai basis ketahanan pangan, nelayan diberikan alat tangkap yang memadai, pariwisata menjadi perhatian khusus, fasilitas kesehatan untuk rakyat memadai pasti rakyat akan sejahtera," ungkapnya.
Kesejahteraan itu akan semakin tinggi saat Pemrovsu juga memperbaiki berbagai infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang menghubungkan berbagai sentra ekonomi seperti industri, maritim, pertanian dan pariwisata dan keseluruhan itu berbasis data yang valid.
"Sayangnya semua itu belum dilakukan oleh Gubsu, sehingga Fraksi PDI Perjuangan tidak bisa menerima pertanggungjawaban Gubsu terhadap pelaksanaan anggaran 2019. Penerima petanggungjawaban itu, berarti mengkhianati rakyat," pungkasnya. (Sdy)
