Dalam aksi yang sudah kedua kali ini, massa menuntut Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi agar transparan dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19 sebesar puluhan milyar.
Dari pantauan, terlihat aksi pengunjuk rasa membentangkan spanduk yang bertuliskan "PAUD INI DI SEGEL RAKYAT" dan meletakkan bungkusan berbentuk pocong di pintu gerbang pintu masuk Kantor Walikota dan DPRD Tebingtinggi.
Dalam aksinya, massa menyebutkan 8 tuntutan diantaranya, mendesak Pemko Tebingtinggi dan Satgas Covid 19 kota Tebingtinggi bersikap transparan terhadap pengeluaran anggaran Covid-19, mendesak DPRD Kota Tebing Tinggi untuk membentuk panitia khusus (Pansus) dalam pengawalan anggaran Covid-19, mendesak agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyalurkan subsidi pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa, mendesak pihak Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi untuk mengusut tuntas praktik KKN yang ada di kota Tebingtinggi.
Kemudian, massa mendesak Pemko Tebingtinggi untuk tidak melakukan praktik KKN, mendesak PA, KPA, PPK, PPBJ, ULP dan Pokja mengklarifikasi permasalahan terkait tender pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) dan pembangunan baru gedung laboratorium di Kota Tebingtinggi, meminta pihak Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi untuk mengusut tuntas permasalahan tender pengadaan buku pendidikan SD dan SMP di kota Tebingtinggi dan terakhir mendesak Pemko Tebingtinggi memberikan solusi bagi PKL yang digusur karena Pandemi Covid-19.
Koordinator aksi Muhammad Haryono meminta tanggungjawab Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan bertanggungjawab terkait transparansi dan akuntabiltas penggunaan uang negara agar tidak dijadikan ajang korupsi.
"Kami minta Wali Kota Tebingtinggi bertanggungjawab atas anggaran Covid-19 yang tidak transparan. Jangan jadikan rezim ini ajang korupsi," ujar Haryono dalam orasinya.
Ia mencontohkan, anggaran penanganan Covid-19 di Dinas Pendidikan malah dipergunakan untuk pembuatan proyek wastafel di sekolah-sekolah sebesar 2 miliar rupiah lebih.
"Seharusnya anggaran wastafel itu bisa dimanfaatkan untuk menyediakan wifi gratis bagi siswa yang harus belajar secara online," tegasnya.
"Tebingtinggi ini hanya kota kecil, tapi malah korupsinya besar. Dimana hati nurasi kalian para penguasa, bagaimana kalian perhatikan rakyat kecil. Semua uang rakyat dikorupsi. Uang Covid juga kalian korupsi," timbal orator lainnya.
Massa akhirnya diterima perwakilan Pemko Tebingtinggi, Syah Irwan Staf selaku Ahli bidang pembangunan, Ekonomi dan keuangan dan Bambang Sudaryono, Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesra.
"Pemerintah Kota Tebingtinggi akan berkoordinasi dengan mahasiswa untuk membahas semua tuntutan ini. Intinya apa yang mahasiswa inginkan akan semua saya sampaikan, untuk melaksanakan pertemuan kepada Wali Kota Tebingtinggi,” ujar Syah Irwan kepada massa.
Setelah menyampaikan aspirasi dan diterima perwakilan Pemko, aksi damai yang berlangsung sekitar 2 jam ini membubarkan diri dengan tertib. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari Polres Tebingtinggi. (Sdy)
