Diskusi ini dengan tema 'Knowledge Sharing Terkait Kesadaran Hukum Dalam Melayani Pelanggan' digelar di ruang kerja Manager PT PLN (persero) UP3 Lubuk Pakam Jalan Medan-Tebing Tinggi, Perbarakan, Kecamatan. Pagar Merbau, Kabupaten Deliserdang, Jumat (3/7/2020).
Sebagai narasumber, AKBP Julianto P Sirait menjelaskan dan memberikan pemahaman dasar hukum sebagai aturan dalam pelaksanaan publik yakni UU No. 37/2008 Tentang Ombudsman RI, UU No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik dan PP No. 96/2012 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik.
"Terdapat tiga jenis pelayanan publik mulai dari pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Dalam pelaksanaan pelayanan publik juga patut memenuhi prilaku pelayanan publik diantaranya adil dan tidak diskriminatif, cermat, tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, serta menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara," ujarnya.
Selain itu dalam pelaksanaan pelayanan publik juga terdapat pengawasan pelayanan publik baik secara internal maupun eksternal dan juga terdapat sanksi hukum berupa sanksi pidana dan sanksi administratif bila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan penyelenggaran pelayanan publik.
Waka Polresta Deliserdang mengharapkan setelah pelaksanaan diskusi bersama ini, PT. PLN (Persero) UP3 Lubuk Pakam lebih meningkatkan kinerja dan juga dapat mawas diri terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik kepada para pelanggan.
Di akhir kegiatan Waka Polresta Deliserdang menerima plakat yang diberikan oleh Evan Suseno Sirait selaku Manager PT. PLN (Persero) UP3 Lubuk Pakam. (Wan)
