PARIPURNA: Sidang Paripurna Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Kabupaten Langkat.
Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin angin memberhentikan Plt Kadis Perhubungan Jahasri Indojaya, SPd.
Dikarenakan tidak memiliki diplomasi dan komunikasi yang baik sebagai Plt yang dilantik baru baru ini, serta dipandang tidak memiliki kecakapan dan leadership yang baik, serta memiliki jiwa arogansi yang tinggi dan etika yang sangat tidak baik, dan tidak sesuainya disiplin ilmu secara akademik.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Langkat Romelta Ginting didampingi Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Sandrak Herman Manurung mengatakan Bupati Langkat harus memberhentikan pejabat tersebut.
Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Langkat benar benar melakukan pemerataan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk ditempatkan di sekolah dasar negeri yang berada di pelosok dan daerah terpencil daerah Kabupaten Langkat.
"Agar Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat memperbaiki rumah rumah guru sekolah dasar yang ada di pelosok dan daerah terpencil di Kabupaten Langkat," tambahnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat agar memantau kinerja dan mengevaluasi seksi bidang pendidikan anak usia dini dengan berita miring yang banyak beredar belakangan ini yang dapat merugikan nama baik Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
"Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat, agar bekerjasama dengan perusahaan telekomunikasi untuk meletakan tower jaringan handpon secara merata khususnya daerah pariwisata yang ada di Kabupaten Langkat. Contohnya di Dusun Pama Similir Desa Telaga, Kecamatan Sei Bingai," jelasnya.
Bupati Kabupaten Langkat harus mengevaluasi kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat, karena diketahui bahwa banyaknya wisata baru di Kabupaten Langkat, akan tetapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipandang tidak mampu melakukan kerjasama yang baik terhadap para pengelola pariwisata baru untuk mendongkrak PAD dari sektor pariwisata. (lkt 1/ka)
