Pasalnya, sebanyak 70-an rumah warga di Lingkungan 18 retak diduga akibat pemasangan paku bumi di sekitar proyek jalan tol dan areal tempat rumah warga kebanjiran bila hujan turun.
"Rumah kami retak, akibat pemasangan paku bumi dan kami minta pertanggungjawaban. Kami tidak ingin menderita akibat pembangunan ini," teriak ibu-ibu sambil membentang spanduk di areal lokasi proyek tol tersebut, Kamis (18/6/2020).
Masyarakat menduga, proyek jalan tol yang dikerjakan PT Hutama Karya (HK) melalui anak perusahaan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) menyalahi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Tokoh masyarakat setempat, Saut Simarare mengatakan, sudah ada 70 rumah warga dan dua rumah ibadah yang rusak akibat proyek tersebut.
"Saat ini, masyarakat sudah ketakutan di rumah. Sebab, pemasangan paku bumi getarannya luar biasa, sehingga ada yang lanjut usia dan wanita hamil harus mengungsi dari sini. Itu masih manusia, belum lagi rumah yang retak," keluhnya.
Seharusnya, kata Saut, pihak proyek melakukan sosialisai tentang dampak yang akan dirasakan masyarakat. Tetapi, hal itu tidak pernah dilaksanakan.
"Akibatnya masyarakat jadi korban dari suara bising dan goncangan yang cukup kuat alat berat. Kita minta instansi terkait memeriksa kembali amdal proyek ini," cetusnya didampingi Pimpinan HKBP, ST R Sihaloho.
Apabila nantinya, lanjut Saut Simarare, jika tidak ada itikad baik dari pemilik proyek maka masyarakat akan melakukan upaya hukum.
"Memang pemborong berjanji akan memperbaiki rumah yang rusak namun pernyataan itu belum mengikat. Intinya kalau nanti ada ganti rugi, kami minta perbaikan harus seperti semula. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, kita akan lakukan jalur hukum," tegasnya.
Sementara, Ketua Forum komunikasi Tol Mulia Bersatu, Paringan Panjaitan menyesalkan cara kerja proyek jalan tol tersebut. Sebab, paku bumi yang dipancangkan secara manual menimbulkan getaran yang luar biasa.
"Harusnya mereka (pekerja proyek), mengerjakan secara press. Bukan menggunakan cara manual, jadi dampak ke masyarakat tidak begitu meluas. Jangan karena, cara manual lebih murah, dampaknya ke masyarakat," ungkap Pariangan Panjaitan.
Terpisah, Humas PT HK, Mawardi dikonfirmasi mengenai hal itu menyarankan agar warga mendata rumahnya yang rusak dan dilaporkan ke anak perusahaan mereka yakni PT HKI.
"Coba konfirmasi aja langsung ke PT HKI, karena mereka yang turun di lapangan," katanya melalui telepon.
Sedangkan Humas PT HKI Edy Ardiansyah keberatan dimintai keterangan melalui telepon dan meminta wartawan media ini untuk datang ke kantornya.
"Kita tidak enak bicara melalui telepon, kalau mau konfirmasi ke kantor. Itu aturan yang kami jalankan, kami tidak bisa kasih keterangan dari telepon. Yang jelas, masalah keluhan masyatakat itu sudah kami lakukan pertemuan. Jadi, untuk lebih jelas ke kantor aja," katanya. (Mu-1)
