Berdalih upaya pemutusan mata rantai penyebaran Virus Corona (Covid-19), wastafel yang dibangun di sekolah seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri ini dinilai menghamburkan uang negara.
Apalagi saat ini seluruh siswa di Tebingtinggi tengah menjalani Study at Home (Belajar di rumah), artinya tidak ada siswa yang masuk sekolah.
Selain itu, wastafel yang dibangun ini juga tidak menentu jumlahnya. Ada sekolah yang dibangun hingga 10 unit wastafel dan ada yang dibawah 10 unit. Terkesan, pembangunan wastafel ini tidak memiliki petunjuk teknis (Juknis) yang transparan.
Selain menghamburkan uang negara, pengalokasian dana pembuatan wastafel ini kental dengan dugaan Mark-Up anggaran.
Salah seorang warga Tebingtinggi menyebutkan, anggaran wastafel tersebut terlalu besar dan diduga tidak memiliki spesifikasi yang jelas.
"Ini harga yang dianggarkan terlalu besar dibanding fisik wastafel yang terlihat. Seperti ada Mark-Up di harga ini," ujar seorang warga yang enggan menyebutkan namanya, Jumat (22/5/2020).
Menurut pantauan di lapangan, hampir seluruh SMP Negeri telah selesai dikerjakan. Tetapi, sejumlah SD Negeri terlihat masih dalam proses pengerjaan.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi Pardamean Siregar melalui Sekretaris Dinas Amris mengatakan, pembangunan wastafel sebenarnya sudah lama direncanakan dalam rangka pembiasaan hidup sehat. Kemudian diperuntukkan untuk sekolah sehat, sekolah adiwiyata, dan sekolah ramah anak.
"Namun program ini baru dilaksanakan. Permendiknas nomor 24 Tahun 2007 sebenarnya sudah mensyaratkan tempat cuci tangan itu 1 perkelas. Selama ini belum dapat dipenuhi," ujarnya saat dikonfirmasi via WhatsApp.
Ketika dipertanyakan alasan pada saat pandemi Covid-19 baru dikerjakan, Amrin mengaku anggaran tersebut bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) yang akan tetap dikerjakan walaupun tidak ada musibah Covid-19.
"Anggaran itu adalah dari DID yg dianggarkan untuk wastafel. Ada tidak ada Covid-19, Dinas Pendidikan berkewajiban melengkapi sarananya. Kebetulan ada DID maka diprogramkan," ungkapnya.
Terkait posisi wastafel tidak sesuai Permendiknas yang seharusnya berada di setiap kelas namun kenyataannya diluar, Amris mengaku saluran air tidak bisa dimasukkan ke kelas.
"Ini dirancang oleh konsultan. Kenapa diluar ruang kelas, karena saluran air tidak bisa dimasukkan ke kelas. Kemudian wastafel tidak cukup setiap kelas, siswa kita banyak," ucapnya.
Kemudian, saat dipertanyakan dugaan Mark-Up dan Juknis serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan tersebut, Amris tidak menjawabnya.
"Itu ada sama PPTK dan Konsultan pak. Makasih," singkatnya. (Red)
