Paluta - Oknum Sekretaris Desa Nahula jae,Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang lawas utara (Paluta) berstatus ASN diduga gelapkan uang warganya untuk biaya pasang baru listrik PLN.
Isu ini pertama kali dihimpun awak media metro-online.co dari salah satu sumber,Auri Siregar ketika berkunjung ke desa tersebut minggu yang lalu.
Dari hasil investigasi metro di desa Nahula Jae yakni desa sangat terpencil yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Sabtu (29/2/2020),warga mengakui adanya uang yang diserahkan sejumlah Kepala Keluarga kepada sekretaris desa berstatus ASN inisial NR untuk biaya pasang baru listrik dari PLN.
"Memang bulan November tahun lalu (tahun 2019) ada sekitar 40 kepala keluarga disini yang meyerahkan uang sebesar 2.800.000 rupiah per Kepala Keluarga sama ibu itu,gunanya untuk biaya pasang baru listrik PLN."kata Dongoran salah satu warga desa yang ditemui awak metro.
Dongoran juga mengaku,Warga yang sudah menyerahkan uang tersebut yakni atas himbauan NR yang saat itu menjabat Plt Kades Nahula Jae sudah mulai resah.Pasalnya, hingga akhir februari ini rumah rumah mereka belum juga di aliri listrik atau jadi pelanggan resmi PLN.
"Mereka juga sudah menanyakan hal itu langsung ke kantor PLN Cabang Rantauprapat baru baru ini,namun pihak PLN mengaku tidak pernah menerima uang dari NR untuk administrasi permintaan pelanggan baru atas nama puluhan warga dari Desa Nahula Jae"ungkap Dongoran.
Tambah Dongoran,terkit perealisasian Dana Desa warga juga sudah lama kecewa melihat kinerja suami NR yang tepilih kembali menjadi kepala desa Nahula Jae periode 2020-2025,karena beberapa objek bangunan fisik bersumber dari dana desa mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 masih ada yang terbengkalai.
"Itupun warga disini diamnya terkiat masalah dana desa kami,tapikan ini menyangkut uang pribadi warga,disini warga orang orang susahnya bang.. "ungkap Dongoran.
Terpisah,Camat Dolok Sigompulon M Pakpahan saat dikonfirmasi mengatakan, Pembangunan jalur listrik ke Desa Nahula Jae tahun 2019 merupakan program PLN wilayah Pusat yang disebut dengan program listrik lintas desa (Lindes).
"Masalah itu.. memang seperti itu,saya yang mengarahkan kades agar memungut uang dari warga secara mencicil untuk biaya memasukkan listrik dari PLN,baru nanti kita yang menyerahkan uang itu ke PLN,gunanya untuk menghindari penipuan terhadap warga yang mengaku ngaku dari PLN"Ungkap Camat Dolok sigompulon.
Saat ditanyai terkait beberapa kepala keluarga warga desa nahula jae yang sudah melunasi biaya pasang baru listrik ke oknum sekdesnya,Namun belum terealisasi hingga saat ini.
Tanggapan Camat Dolok Sigompulon, bahwa program pembangunan jaringan listrik lintas desa adalah usulan dari desa sebelumnya,tapi baru terealisasi tahun 2019 dan mangakui,hingga saat ini arus listrik belum bisa dimasukkan ke rumah rumah warga.
"Saya dengar info terkahir dari rekanan pemborongnya bermarga Gultom,Arus listrik dari PLN belum bisa disambungkan ke rumah warga, karena belum ada serah terima rekanan dengan Pihak PLN"kata Camat bermarga Pakpahan ini.
Terkit itu,Saat dimintai tanggapan Arfa mantan pejabat utama di Kantor PLN wilayah Sumatera Utara yang baru bertugas di Kantor Pusat PLN di Kebayoran Baru Jakarta via seluler mengatakan,bahwa listrik lintas desa itu anggaran PLN wilayah,serta meminta agar warga menanyakan pihak PLN cabang yang berperan sebagai pengawas.
"Jangan sampai terjadi ada permainan oknum oknum rekanan yang diduga bermasalah akhirnya mengorbankan warga,Makanya coba ditanyakan ke PLN Cabang terkait status dan legalitas pembangunan jalur listrik kedesa itu"ungkap Arfa.(GNP).
