Sebelumnya ada serangan teror penikaman terhadap Menko Polhukam Wiranto yang pelakunya juga berasal dari Medan.
Dua kasus serangan teroris ini, terutama kss serangan bom di Polrestabes Medan menunjukkan bahwa sel sel terorisme masih hidup subur di Indonesia, meski Densus 88 terus menerus melakukan penangkapan dan pembersihan ke sarang sarangan terorisme tapi para teroris tetap mencari celah untuk melakukan serangan.
"Ind Police Watch (IPW) menilai, serangan bom di Polresta Medan bisa dinilai sebagai upaya kalangan teroris untuk mempermalukan Kapolri Idam Azis yang baru dilantik sebagai Kapolri, dimana Idham adalah tokoh penting dalam Densus 88," ujar Neta Pane selaku Ketua Presidium
Ind Police Watch (IPW) dalam releasenya ke Redaksi, Rabu (13/11/2019).
BACA JUGA: Marga Purba dan Siregar jadi Korban Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan
Tambah Neta, kasus bom Medan ini sekaligus menunjukkan polri di bawah kepimpinan Idam Azis sangat lemah dalam sistem deteksi dininya, baik deteksi dini dari jajaran Densus 88 maupun dari intelijen kepolisian maupun Bareskrim.
Melihat pola serangan di Medan, tidak ada kata lain bahwa polri tidak boleh lengah untuk terus menerus meningkatkan deteksi dininya. Apalagi selama ini polri sangat agresif memburu para teroris dan para teroris menganggap jajaran Polri adalah penghambat utama dari gerakan perjuangan mereka.
"Jika Polri lengah wajar kalangan teroris bermanuver mencari celah dengan modus modus baru. Penggunaan ojek online adalah modus baru dalam sistem serangan terorisme di Indonesia. Polri harus mencermati hal ini dengan serius, apakah korban adalah benar benar pelaku bom bunuh diri dalam serangan di Polrestabes Medan atau korban merupakan korban yang diperalat jaringan terorisme.
"Dalam artian, jaringan terorisme menyewa ojek online untuk membawa penumpang dan barang (bom) ke Polrestabes Medan dan begitu tiba di TKP, bom yang dibawa diledakkan dengan sistem remotkontrol dari jarak jauh. Fenomena ini patut dicermati polri," tegasnya.
Terlepas dari semua itu Kapolri Idham Azis harus bisa bekerja cepat, terutama dalam menetapkan Kabareskrim yang baru. Tujuannya agar Polri bisa konsolidasi, terutama untuk mencermati manuver kelompok terorisme.
"Bagaimana polri bisa mencermati dan mendeteksi manuver jajaran terorisme, jika polri sendiri tidak terkonsolidasi dengan mengambangnya posisi Kabareskrim. Yang ada justru muncul manuver manuver negatif di internal kepolisian yang membuat jajaran kepolisian menjadi bingung untuk bersikap di tengah maraknya serangan terorisme," terangnya. (rel)
