Binjai - Ketua LSM Binjai Corruption Wathc, Gito Affandi meminta Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan pemerintah untuk memantau kinerja BNN Kota Binjai Yang dinilai vakum tanpa ada aksi untuk melakukan peberantasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba.
"Kinerja BNN Kota Binjai patut menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini selaku regulator yang melahirkan BNN. Untuk apa BNN daerah dilahirkan jika tidak punya target capaian kerja dalam menekan peredaran narkoba didaerahnya," pungkasnya saat ditemui, Sabtu (23/11/19).
Untuk skala Kota Binjai, lanjut Gito, BNN mendapatkan alokasi anggaran mencapai angka yang cukup pantastis yakni sekitar 1 Miliar rupiah pertahun.
"Dari informasi yang kita dapat, alokasi anggaran BNN Kota Binjai itu mencapai 1 miliar rupiah. Dana sebesar itu jika dibandingkan dengan semakin maraknya peredaran narkoba, ini terkesan anggaran sia-sia," ujarnya.
Masih katanya, dengan adanya BNN Kota Binjai, tidak tampak terlihat perubahan dalam penekanan angka pengguna dan peredaran narkoba. Bahkan, kemungkinan besar tingkat peredaran semakin tinggi.
"Kita berani berspekulasi, dengan adanya BNN dan tidak adanya BNN Kota Binjai, iklim peredaran narkoba dan angka konsumen pengguna narkoba tidak ada penekanan alias sama saja, sebab selama ini BNN Kota Binjai tidak ada melakukan aksi untuk menekan angka peredaran tersebut dan terlihat vakum," sesal Gito melihat kinerja BNN Kota Binjai Yang dinilai bobrok.
Oleh karena itu, sambung Gito, terkesan keberadaan BNN Kota Binjai tidak bermanfaat dan diduga disinyalir terindikasi penyalahgunaan wewenang.
"Jika beban kerja BNN Kota Binjai hanya sosialisasi dan kegiatan seremoni, ini jelas mubazir dan sebaiknya BNN Kota Binjai dibubarkan saja, serahkan saja ke masyarakat yang peduli narkoba kalau hanya sosialisasi dan acara seremoni," ungkap Gito kesal. (hen).
