LUBUKPAKAM | Komunitas Dewan Rakyat Deliserdang menggelar pertemuan untuk merapatkan barisan pada pemerintah Deliserdang yang dianggap zolim. Dialog dihadiri oleh narasumber yang merupakan tokoh masyarakat diantaranya,Eko sopianto Ketua DPC PDIP Deliserdang,Aris Merdeka Sirait Ketua Komnas Anak,Budi Aulia Ketua Forum Relawan Bersatu dan Sekertaris KNPI Deliserdang Yopi Harahap, Rabu (4/9/2019).
Dialog ini digelar di Baristo Cafe Jalan Diponegoro Lubuk Pakam. Dialog publik ini membahas berbagai fenomena masyarakat dari sosial dan kesejahteraan masyarakat Deliserdang, juga membahas catatan kritis APBD Deliserdang tahun 2014-2019 yang tidak pro rakyat.
Dari kacamata Ketua Komnas Anak Aris Merdeka Sirait masih mengkritisi penangananan dan perlindungan anak di Deliserdang yang masih belum maksimal.
“Tidak ada pergerakan perlindungan anak sekampung yang sudah kami gagas berjalan di Deliserdang,karena pemerintah tidak fokus pada pemberdayaan masyarakat, masih banyak ditemukan anak kurang gizi, terjebak di narkoba, pornografi dan lainnya,” katanya.
Pemerintah Deliserdang masih tidak memasukkan program pemerintah daerah Kabupaten Deliserdang dalam APBD untuk mobilisasi kegiatan perlindungan anak di Deliserdang. "Pemerintah Deliserdang masih melakukan pembiaran dan minim perhatian pada anak," tegas Aris.
Budi Aulia Ketua FRB mengatakan karena bidang saya adalah pembangunan mengatakan kalau saat ini pemkab Deliserdang itu terlalu menghambur hamburkan uang APBD tapi tak tepat sasaran.
Ketua PDIP Deliserdang Eko Sopianto memaparkan pendapat terkait pengelolaan APBD dan perlindungan anak Deliserdang, untuk perda Perlindungan anak saja sampai sekarang ini masih belum ada.
Tujuh anggota DPRD Deliserdang dari PDIP untuk melakukan pengajuan rancangan pembuatan Perda perlindungan anak.
"Kalau tidak mau nanti kita Surati ke DPP PDIP kalau mereka ini kanibal anak karena tak mau melindungi Anak anak," tegas Eko.
Walau saya ketua Partai,ketua Pujakesuma Sumut,kenapa rupanya kalau saya ikut turun ke lapangan untuk Demo menentang ke zoliman pemerintah pada rakyatnya.
Bupati Deliserdang Ashari Tambunan seperti berkamuflase dengan seremoni penghargaan Deliserdang layak anak namun kenyataannya berbanding terbalik.
Saya sangat apresiasi dengan segelintir orang yang masih berteriak kalau Kabupaten Deliserdang ini bobrok, pungkas Eko.
Untuk para pelaku swakelola yang terzolimi oleh Bupati Deliserdang saya juga sangat prihatin,bagaimana Bupati Deliserdang Ashari Tambunan bisa mengabaikan mereka,mereka juga telah membantu pembangunan Deliserdang,bukankah Bupati Deliserdang Ashari Tambunan dahulunya juga sama juga sebagai pemborong Swakelola sama seperti mereka yang terzolimi saat ini.
Sementara itu Sekretaris KNPI Deliserdang Yopi Harahap mengatakan sampai saat ini kepemudaan Deliserdang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Deliserdang.
Kami saat ini bergabung dengan tokoh lainnya untuk menggebrak Pemkab Deliserdang,tegas Yopi Harahap.
Gambaran pembahasan terkait Pengelolaan APBD Deliserdang kesimpulannya masih banyak sisi sisi kemasyarakatan di Kabupaten Deliserdang yang tak tidak pro rakyat,dan Dialog ini menyimpulkan akan melakukan aksi aksi unjuk rasa menggebrak pemerintah daerah Kabupaten Deliserdang.
Ketua LPA Deliserdang Junaidi Malik mengatakan anggaran program KB sampai 1,4 miliar,sedangkan untuk pembinaan anak anak hanya 20 juta pertahun. "Saya harap kedepan ada perhatian untuk ini," ucap Junaidi.
Syawaludin Lubis, tokoh masyarakat berpendapat dengan APBD Deliserdang sebanyak 4 triliun seharusnya sudah dapat meningkatkan pembangunan dan mengurangi pemberdayaan masyarakat Deliserdang yang baik. “Saat ini ekonomi masyarakat diberbagai daerah itu masih minim,lapangan kerja masih sulit, masyarakat miskin masih kesulitan mendapatkan pengobatan gratis,” pungkasnya.
Kegiatan Dialog Publik ini juga di ikuti oleh sejumlah mahasiswa dari beberapa universitas yang menyinggung pembangunan taman buah oleh pemkab Deliserdang menghabiskan uang rakyat sebanyak 350 M, sementara masih banyak warga miskin yang butuh biaya untuk layanan kesehatan dan pendidikan layak. Tak hanya itu, untuk perkembangan pariwisata di Deliserdang juga masih tidak berkembang.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari pihak Pemkab Deliserdang.(wan)
