 |
| Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT RI, Taufik Madjid, S.Sos., M.Si |
JAKARTA | Direktur
Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT RI, Taufik
Madjid, S.Sos., M.Si, menyampaikan beberapa pesan dan harapan saat mewakili
Menteri Desa membuka workshop penyusunan roadmap Tenaga Pendamping Profesional
(TPP) 2020-2025 tingkat nasional di Jakarta, Rabu malam (13/2/2019).
Di hadapan ratusan peserta workshop dari seluruh provinsi
di Indonesia, Dirjen PPMD berharap agar hasil kajian roadmap TPP yang dilakukan
provinsi-provinsi dapat diintegrasikan menjad isatu. Diketahui, kajian roadmap
yang dilakukan provinsi bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di daerah
masing-masing. Taufik meyakini, dengan terintegrasinya hasil kajian roadmap
dari provinsi-provinsi dapat menghasilkan kajian kebijakan program pendampingan
yang efektif dan efisien secara nasional.
“Sekarang ini pertanyaannya, sudah sejauh mana kontribusi
kita (pendamping,red) dengan program pendampingan? Itu pertanyaannya. Yang
ditanyakan bukan lagi soal sudah apa kontribusi kita, ”kata Taufik dalam
sambutannya.
Dirjen PPMD mengingatkan kepadas eluruh pendamping desa
di Indonesia, bahwa saat ini Kemendesa dan pendamping desa berada dalam
“program besar”, yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program
ini dibiayai Negara dengan dana yang sangat besar. Olehnya itu, ouput yang
dihasilkan wajib hukumnya member kontribusi yang sangat besar pula. “Beri
kontribusi terbaikmu. Kontribusi terbaikmu,”ujarTaufik disambut tepuk tangan
semangat.
Sebagaikementerian yang menjalan kanfungs ipembangunan
desa dengan pembiayaan dari dana desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Taufik menegaskan agar manfaat dana desa harus benar-benar
sesuai semangat UU tersebut. Desa dan masyarakatnya menjadi maju, mandiri,
sejahtera, dan demokratis. Dan saat ini pencapaian yang dihasilkan dari dana desa
sangat menggembirakan.
“Tadipagi (13 Februari 2019,red) Pak Menteri Desa
bertolak ke Roma, Italia. Pak Menteri akan member paparan di hadapan 123
negara,terkait capaian dan keberhasilan desa di Indonesia. Tentunya, itu tak
lepas dari dana desa dan program pendampingan,”kata Taufik.
Secara nasional, angka kemiskinan di desa sudah turun
sekitar 1,2juta. Jumlah desa yang berstatus mandiri, maju, dan berkembang, juga
bertambah setiap tahunnya. Dan pendapatan perkapita masyarakat desa naik dua
kali lipat disbanding sebelumnya. Ekonomi masyarakat desa sudah semakin
kuat. Pencapaian tersebut, kata Taufik,
karena manfaat adanya dana desa dan program pendampingan.
“Jumlah tenaga pendamping desa yakni 39
ribusecaranasional. Ini yang saya harap terus
dijaga kinerja dan semangatnya,” ucap mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
Maluku Utara ini.
Di akhir sambutannya, Taufik menyampaikan agar kegiatan
workshop dapat menghasilkan roadmap TPP periode 2020-2025 yang sesuai harapan. Sehingga nantinya bisa diketahui apa
yang akan dilakukan, dan apa yang harus diperbaiki ke depannya. Apakah ada pendekatan
lain yang harus dilakukan, ataukah yang ada sekarang tinggal dipertajam lagi. “Roadmap
TPP 2020-2025 ini nanti, juga kita tembuskan ke Kementerian Bappenas,”demikianTaufik.
Sementara itu, Direktur PMD Kemendesa M Fachri
S.STP,.M.Si dalam laporan panitianya menginformasikan, dari 33 provinsi (minus
DKI Jakarta) yang mengelola dana desa, saat ini sudah 22 provinsi yang
telahmenyelesaikankajian roadmap TPP-nya. Masih ada 11 provinsi lagi yang
sementara menyelesaikan kajian roadmap. Jika tidak ada halangan, bulan Mei 2019
nanti sudah finish kajiannya.
Fachri menyampaikan, kegiatan workshop semoga
menghasilkan kebijakan pendampingan desa yang tepat sasaran untuk 5 tahun ke depan.
Apalagi workshop kali ini memiliki lima tujuan utama. Pertama; terlaksananya
studi perguruan tinggi tentang roadmap tenaga pendamping. Kedua; terjadi umpan
balik dari peserta terhadap hasil studi roadmap tenaga pendamping.
Ketiga; tersosialisasinya pengelolaan dana DOK P3MD dan
PID tahun 2019. Keempat; terkonsolidasinya hasil final pendapataan nasional
(SPI), dan yang kelima; terkonsolidasinya hasil verifikasi dokumen pembelajaran
inovatif.
“Saat ini, sudah tersedia puluhan ribu dokumen
pembelajaran hasil darikerja-kerja inovatif yang siap ditiru desa-desa dalam
memajukan dan memandirikan desa,” tandas Fachri pada worskhop yang juga
mengundang kalangan perguruan tinggi, Satker Dana DOK, tenaga ahli dan
konsoltan nasional Kemendesa PDTT se-Indonesia tersebut. (rel)
