loading...

Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

loading...

Pemkab Perhatikan UMK Asahan

Tim Redaksi: Rabu, 03 Oktober 2018 | 01:55 WIB

Pemkab Perhatikan UMK Asahan

KISARAN - Pemkab Asahan sampai saat ini dinilai belum dapat menuntaskan Pekerjaan Rumah (PR) terhadap permasalahan gaji/upah para pekerja/buruh, yang tak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Asahan.

Informasi yang dihimpun wartawan, setiap tahun kalangan dewan pengupahan di Kabupaten Asahan selalu mengingatkan. "Agar Pemkab Asahan dapat bersikap tegas.” Sebut Suryandi, , salah satu dewan pengupahan Asahan dari bidang pengusaha, kepada awak media.selasa (2/10/2018) sekira pukul 10.00 wib.

“UMK Kabupaten Asahan tahun 2018 ini sudah ditetapkan yaitu Rp 2.040.000,- Namun miris bagi kita, saat ini, ditemukan bahwa banyak para pekerja di Asahan di sektor pemerintahan sendiri maupun di sektor swasta, mendapat upah/gaji tidak sesuai dengan UMK tersebut,” ungkap Suryandi.

Suryandi juga mengungkapkan, persoalan upah ini dinilai tidak pernah selesai. “Kita geram, padahal aturannya sudah dibuat, tapi kenapa tak dijalankan. Untuk itu, Disnaker Asahan harusnya tegas dalam mengambil sikap, jangan beri ampun perusahaan yang dinilai bandel menerapkan UMK,” tegasnya.

Seharusnya, karena persoalan UMK ini, lanjut Suryandi, Disnaker Asahan menyiapkan strategi, terkait permasalahan UMK. Baik berupa surat peringatan atau membawanya ke proses hukum.

“Apalagi perihal tersebut dibenarkan UU. Yang paling prioritas itu, perusahaan menengah dan perusahaan besar, yang sudah terdata di Disnaker. Jika terbukti tidak melaksanakan UMK, maka langsung disanksi tegas,” jelasnya.

Suryandi berharap ada perubahan setiap tahunnya. Jika perlu, Disnaker Asahan merilis resmi perusahaan yang tidak mau bayar gaji karyawan sesuai UMK.

” Tujuannya agar menimbulkan efek malu dan efek jera. Apalagi tuntutan ekonomi masyarakat sekarang dinilai sangat tinggi,” harapnya.

Lebih dari itu, Suryandi meminta agar semua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Asahan, untuk mentaati UMK yang sudah disepakati pemerintah dengan dewan pengupahan ini.

” Kepada pihak Disnaker Asahan, harus secepatnya merespon kejadian ini merespon ini.,” tambahnya.

Kadis Ketenaga Kerjaan Jaya melalui Kabid Hubungan Industrial Hermansyah menyebutkan pihaknya telah menyurati perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai UMK.(rial)


Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html