Rapat koordinasi dihadiri Ketua KPU Binjai Hery Dani, Ketua Bawaslu Sainul Irwan, Dandim 0203/Lkt Letkol Inf Deni Eka Gustiana, Kapolres Binjai AKBP Donald P Simanjuntak, Kejari Binjai Victor Antonius Sidabutar, Kepala BNNK Binjai Joko Susilo, Sekdako Binjai Mahfullah Daulay dan seluruh OPD Pemko Binjai
Walikota Binjai H.M Idaham mengatakan kepada tim Bawaslu agar membentuk tim dan SOP dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK)
" Masalah penertiban APK saya berharap ada SOP yang jelas di buat oleh ketua Bawaslu untuk intern kota Binjai,buat timnya sehingga keputusan penertiban APK ada di bawah Bawaslu agar kami juga dapat membantu, " pintanya.
Idaham juga meminta seluruh Camat dan lurah terus melakukan koordinasi dengan KPU serta Bawaslu
" Camat dan Lurah memberikan masukan yakin ada beberapa peraturan KPU yang sedikit berbeda pertama masalah jumlah TPS, Berikan masukan kepada KPU dalam hal membuat maping TPS, " serunya.
Idaham berharap pimpinan SKPD benar-benar sebagai agen untuk mensukseskan pemilu 2019. Dirinya juga berharap ada simulasi agar bisa disosialisasi ke bawah.
" Tahun ini ada 5 pemilihan Pilpres, DPDRI, DPD, DPR Provinsi, DPRD kota. Koordinasi awal kita untuk mensukseskan pemilu 2019. kami dari FKPD kota Binjai siap mendukung KPU dan Bawaslu untuk mensukseskan pemilu 2019," ucapanya.
ketua KPU Kota Binjai Hery Dani menjelaskan jumlah Daftar Pemilih Tetap di Binjai Sebanyak 173.272 orang. Pemilu pertama serentak ini menjadi tantangan terhadap penyelenggaraan pemilu dalam hal ini KPU.
" Masalah kampanye tahun 2014 dan sekarang berbeda, sekarang spanduk dan beliho di buat oleh KPU. Pemasangan spanduk, baliho juga telah ditentukan di mana-mana tempat yang di perbolehkan dan tidak di perbolehkan, ukuran baliho dan spanduk juga telah ditentukan, " jelasnya.
Ketua Bawaslu Syainul Irwan mengatakan dalam menciptakan pemilu yang kondusif pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, TNI, dan Kejaksaan.
" Pengawas pemilu bertugas mengawasi setiap tahapan pemilu. Kami mengawasi apa saja yang di kerjakan oleh KPU. Untuk sama-sama kita ketahui tugas Panwas untuk menertibkan tetapi bukan Panwas yang menurunkan, " katanya.
Dirinya menghimbau kepada masyarakat jika melihat penyimpanan bisa di sampaikan ke Bawaslu agar di tindak lanjuti. Selain itu kepada ASN untuk sama-sama menjaga tahapan pemilu dengan totalitas kerja masing-masing.
Sementara itu Kapolres Binjai AKBP Donald P Simanjuntak mengatakan situasi politik semakin meningkat, khususnya menyangkut masalah kampanye hitam.
" kemajuan IT banyak individu untuk kepentingan tertentu banyak memanfaatkan media sosial menyampaikan informasi yang belum tentu kebenarannya, memohon bantuan dari rekan-rekan untuk bsa mengantisipasi masalah ini, " pintanya.
Donald juga berharap ada simulasi sebelum pelaksanaan demokrasi berlangsung, sehingga bisa mengevaluasi kerawanan yang akan terjadi agar tercipta nya pemilu aman dan kondusif
Ditempat yang sama Dandim 0203/Lkt Letkol Inf Deni Eka Gustina menjelaskan dalam menyikapi masalah penertiban APK, Bawaslu menyurati Kapolres dan Dandim untuk bersama-sama melakukan pembersihan.
" Kita berjalan bersama untuk menertibkan APK
Pemberitaan hoaks, kampanye hitam, jangan terpancing provokasi. Kami dari TNI sebelumnya juga sudah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu.(Ismail)
Foto: Walikota Rapat Koordinasi Dengan FKPD Binjai di Rumah Dinas Walikota Binjai
