loading...

Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

loading...

Lagi...! KPK Tangkap Anggota DPRD Sumut

Tim Redaksi: Rabu, 26 September 2018 | 14:44 WIB


Gedung DPRD Sumut





Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjemput paksa seorang tersangka mantan anggota DPRD Sumatera Utara DPRD, Muhammad Faisal di kediamannya di Perumahan Villa Asoka A-9, Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Rabu (26/9/2018).

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut itu merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. "Tim KPK melakukan penangkapan terhadap tersangka M. Faisal, anggota DPRD Sumut dikediamannya," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (26/9/2018).

Febri menjelaskan, Faisal sudah mangkir dari panggilan KPK sebanyak dua kali, yaitu pada 7 dan 24 September 2018. Faisal hanya memenuhi panggilan pada 16 Juli 2018. "Dalam penangkapan ini, tim KPK dibantu oleh Polda Sumut. Saat ini, tersangka sedang diperiksa di Polsek Sunggal dan berencana untuk dibawa ke Jakarta pada sore ini," katanya.

KPK, lanjut Febri, mengingatkan tersangka lainnya untuk bekerja sama mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. "Kami ingatkan pada tersangka lain agar kooperatif dan hal ini menjadi pelajaran agar memenuhi panggilan penyidik dan mengikuti proses hukum yang berlaku," tegasnya.

Faisal sebelumnya melakukan perlawanan terhadap KPK dengan mengajukan pra peradilan di Pengadilan Negeri Medan karena dijadikan tersangka bersama 3 orang rekannya sesama anggota dewan yakkni Washington Pane, Syafrida Fitrie, dan Arifin Nainggolan. Namun pada sidang pra peradilan mereka kalah di PN Medan.

Sebelumnya diketahui, sebanyak 38 anggota DPRD Sumut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Suap untuk ke-38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015. Para anggota Dewan itu diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Dugaan komisi dari Gatot untuk masing-masing anggota DPRD Sumut itu berkisar Rp 300 juta sampai Rp 350 juta. (ril)


Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html