 |
| Kepala SMP Negeri I Kuta Buluh Karo,Maklum,Perangin-angin,S.Pd.MM. |
Oleh: Marko
Dunia pendidikan di Tanah Karo kini kembali menitikkan airmata. Peringkatnya juga kembali jatuh terjun bebas pada peringkat 32 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Hal ini tentu tidak terlepas dari moral dan mental oknum-oknum yang menamakan dirinya sebagai pendidik termasuk juga minimnya peran serta seluruh stake holder.Yang membuat kita makin tercengang sekaligus bingung dimana dana tersebut harus dikelola secara Swakelola tetapi disebut-sebut “dikuasai” oleh seseorang yang diduga punya hubungan dekat dekan penguasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Namun informasi yang satu ini masih dalam penyelusuran Forum Jurnalis Karo yang peduli pendidikan.
Mirisnya lagi, dana yang dikucurkan pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dijadikan ajang KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) untuk meraup keuntungan secara berjamaah dan terstruktur yang cukup masif. Sudahlah sarana dan prasarana memprihatinkan ditambah lagi dengan moral para oknum-oknum didunia yang katanya mencerdaskan kehidupan anak bangsa sangat bobrok.
Bahkan ketika dana dikucurkan untuk perbaikan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar masih ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kesempatan memperkaya diri dan kelompoknya.
Seperti yang ditemukan wartawan baru-baru ini di kecamatan Kuta Buluh. Begitu dapat khabar bahwa ada beberapa Sekolah Dasar (SD) Negeri yang bakal dapat kucuran DAK, maka ada pengusaha setempat langsung mengundang seluruh kepala sekolah. Dalam pertemuan tersebut pengusaha langsung menawarkan kerjasama dalam pengelolaan dana dimaksud. Juga disebut-sebut para kepala sekolah diiming-imingi dapat fee sebesar lima persen dari jumlah anggaran yang dikelola kepala sekolah.
Hal ini diakui seorang pengusaha lokal yang dikenal pemilik CV.Garda MP, Maklum Perangin-angin,S.Pd.MM kepada sejumlah wartawan. ”Benar, begitu mendapat khabar bahwa ada beberapa sekolah di Kecamatan Kuta Buluh yang bakal mendapat kucuran DAK, maka saya mengundang seluruh Kepala Sekolah dan menawarkan untuk kerjasama mengelola dana tersebut,” terang Perangin-angin yang juga menjabat sebagai Kepala SMP Negeri I Kuta Buluh kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya baru-baru ini.
“Tapi ini semua tidak ada hubungannya dengan jabatan saya selaku Kepala SMP Negeri I Kuta Buluh. Semua karena memang saya punya perusahaan,yaitu CV.Garda MP,” tambahnya.
Ketika disinggung tentang adanya iming-iming fee sebesar 5% untuk kepala sekolah beserta dengan jajaranya Perangin-angin langsung membantah. “ Tidak...tidak ada saya memberikan iming-iming fee bagi kepala sekolah,” bantahnya.
Berdasarkan hasil penyelusuran wartawan ditemukan bahwa ada salah seorang kepala sekolah yang mohon jati dirinya tidak dipublikasikan mengaku sudah memberikan panjar kepada Maklum Perangin-angin. Hal ini juga langsung dibantah Kepala SMP Negeri I Kuta Buluh tersebut.
“ Tidak ada. Sampai saat ini belum ada satu orangpun Kepala Sekolah yang memberikan panjar kepada saya. Kalau ada yang mengatakan sudah memberikan panjar, tolong dicek. Apakah sudah ada mengambil dana. Mintakan buktinya berupa kwitansi. Jangan dia asal ngomong sama kalian-kalian ini. Tunjukkan buktinya. Kalianpun jangan terus percaya begitu saja. Harus ada bukti-bukti autentik,” tegasnya lagi.
Melihat terpuruknya dunia pendidikan di Tanah Karo maka perjalanan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan ini maka sangat diharapkan peran serta seluruh masyarakat untuk turut serat mengawasi pembangunan sekolah –sekolah yang bersumber dari dana pemerintah. Dana yang dikucurkan tersebut merupakan hasil dari uang pajak dari seluruh rakyat.(*)
