 |
Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2011 di Roma, Italia, Open Parliament merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mendorong parlemen untuk semakin terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Tujuan dari terselenggaranya Open Parliament selaras dengan inisiatif Open Government Partnership (OGP) yang mendorong keterbukaan di unsur eksekutif. Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara pendiri dari inisiatif Open Government Partnership.
Kegiatan FGD dihadiri beberapa pembicara sebagai pemantik diskusi serta peserta yang berasal dari internal DPR RI, kalangan praktisi, dan masyarakat sipil. Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI) sebagai sekretariat implementasi inisiatif Open Government di Indonesia turut menjadi pemateri di dalam Focus Group Discussion.
Seknas OGI yang diwakili oleh Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho memaparkan tentang pengalaman pemerintah Indonesia dalam implementasi Open Government dan manfaat keikutsertaan Indonesia di dalam inisiatif Open Government secara global. “Platform yang dimiliki oleh Open Government memberikan manfaat bagi Indonesia untuk dapat mudah mengadaptasi inisiatif-inisiatif global terkait keterbukaan pemerintah,” ujar Yanuar Nugroho di dalam paparannya.
Pemateri yang turut hadir pada FGD adalah Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI. Fadli Zon dalam paparannya menegaskan kembali tentang komitmen DPR RI dalam mengimplementasikan Open Parliament dan mendorong deklarasi Open Parliament untuk dapat segera dilaksanakan. Fadli Zon turut menjabarkan model-model tata kelola Open Parliament yang relevan untuk diimplementasikan di DPR RI.
Gagasan terkait dengan model tata kelola Open Parliament dan gambaran rencana aksi yang dapat disusun turut dipaparkan oleh Ahmad Hanafi, Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC) sebagai salah satu pemateri pada FGD. Dalam paparannya Ahmad Hanafi menjelaskan bahwa IPC sebagai perwakilan dari masyarakat sipil (CSOs) secara konsisten mendorong dan mendukung DPR RI untuk dapat segera melaksanakan Open Parliament.
“Dalam pelaksanaan Open Parliament di DPR RI, hal pertama yang harus dilakukan adalah pembentukan tim teknis supaya terdapat dedicated resources yang dapat mempersiapkan segala hal terkait pelaksanaan Open Parliament,” ujar Ahmad Hanafi di dalam forum FGD.
Tindak lanjut dari kegiatan Focus Group Discussion adalah pertemuan dalam grup kecil oleh tim DPR RI bersama dengan perwakilan masyarakat sipil (CSOs). Pertemuan di dalam grup kecil dilakukan untuk membahas persiapan teknis DPR RI dalam melakukan deklarasi Open Parliament yang rencananya akan dideklarasikan dalam waktu dekat.
Dalam rangkaian pertemuan kecil yang akan dilakukan oleh DPR RI bersama CSOs, Sekretariat OGI akan membantu melakukan pendampingan dalam memberikan contoh-contoh pengalaman dan model dalam implementasi inisiatif keterbukaan.(alois)
