loading...

Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

loading...

Di Morowali, TKA Maupun TKI Digaji dan Diperlakukan Sama

Tim Redaksi: Selasa, 07 Agustus 2018 | 19:04 WIB

Hasil penelusuran langsung para jurnalis 10 media nasional di kawasan industri logam Morowali menunjukkan, para TKA dan TKI yang bekerja di sana mendapatkan gaji yang sama. Karena para TKA memilih lembur, sehingga tambahan uang lembur tersebut membuat gaji mereka lebih besar dibandingkan karyawan yang tidak lembur. Besarnya upah lembur kira-kira adalah sebesar 30% dari gaji yang diterima.

CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park IMIP) Alexander Barus dalam konferensi video dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menaker Hanif Dhakiri, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kementerian Perhubungan, dan Kemenko Maritim dan ESDM memaparkan, baik TKA maupun tenaga kerja lokal, prinsip perlakuan maupun penghasilannya sama. “Kami menggunakan tabel gaji yang sama. Tidak ada perlakuan yang berbeda. Makanan yang diberikan pun standarnya sama, senilai Rp 18 ribu per porsi,” kata Barus.

Ia menargetkan, dalam tiga hingga empat tahun ke depan, jumlah TKA di Morowali tinggal 5 persen dari total pekerja. “Karena itulah, kami membangun politeknik, agar tenaga kerja lokal bisa menggantikan TKA, terutama di level manajemen,” jelasnya.

Barus menerangkan, pada dasarnya para TKA itu juga tak betah berlama-lama di Morowali dan ingin segera kembali ke tanah airnya begitu pekerjaan sesuai kontrak telah selesai. “Mereka tak nyaman keluar lingkungan, karena juga terkendala bahasa. Hiburan seperti mal atau karaoke juga tak ada. Karena itu mereka itu sebenarnya inginnya cepat pulang,” katanya.

Agar proses  peralihan keahlian bisa cepat terjadi, para TKA ini ‘ditandem’ dengan tenaga kerja lokal. “Satu TKA tandem dengan satu tenaga lokal,” ungkapnya. Menurut Barus, proses tandem itu sebenarnya memakan biaya lebih besar, tetapi pihaknya tetap menempuh jalan itu supaya alih teknologi pengolahan logam ini dapat segera terjadi, sehingga operasi pengolahan logam di Morowali dapat dijalankan oleh tenaga-tenaga kerja lokal.

Saat ini di kawasan IMIP ada sebanyak 16 perusahaan. Mereka terdiri dari perusahaan-perusahaan hilirisasi Nickel Pig Iron (NPI) atau feronikel hingga perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan pelabuhan hingga jasa keamanan.

IMIP berkomitmen untuk mengurangi jumlah TKA di kawasannya. Perusahaan meyakini jauh lebih efisien menggunakan TKI dibanding TKA.

"Jadi kami tidak perlu bayar tunjangan kejauhan, kemudian kita juga tidak harus menyediakan fasilitas yang orang asing butuhkan," tambah Alex.

Barus mengungkapkan, dalam waktu dekat IMIP memerlukan pasokan tenaga kerja lokal lebih banyak lagi. Dalam waktu dekat, mereka akan melakukan roadshow keliling ke 3 kampus di Sulawesi dan 3 kampus di Pulau Jawa.

"Saya perkirakan sampai akhir tahun tenaga kerja kami bisa mencapai 30 ribu orang," tuturnya. Sampai saat ini, IMIP masih membuka perekrutan karyawan. Bahkan setiap harinya ada sekitar 500 orang yang melakukan interview. Jumlah itu belum termasuk tenaga kerja yang tidak langsung digaji oleh IMIP tetapi bekerja di sektor-sektor pendukung seperti kontraktor, supplier, penyedia jasa, dan sebagainya, yang jumlahnya mencapai kurang lebih 53 ribu orang.

Beberapa harapan khusus yang disampaikan Barus antara lain kebutuhan akan air bersih, tempat pembuangan sampah, pemakaman serta ketersediaan rumah sakit. “Setidaknya rumah sakit tipe C cukup untuk melayani lebih kurang 83 karyawan langsung dan tak langsung di Morowali.

Sementara itu, Dirjen Imigrasi yang tengah bertugas di Malaysia, juga menyampaikan pendapatnya melalui fasilitas telekonferensi. Ronnie Sompie berjanji, pihaknya akan memberikan pelayanan lebih cepat dalam pengurusan izin kerja maupun pengawasan para TKA.

“Imigrasi akan memberikan izin tinggal terbatas kepada TKA, baik izin kerja baru maupun perpanjangan, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan Kementerian Tenaga Kerja, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja,” kata Sompie.

Terkait permintaan Barus agar Ditjen Imigrasi membuka perwakilan di Morowali, Sompie menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin menegaskan, pemerintah akan memfasilitasi jika ada rencana kerjasama dengan sektor laim, misalnya terkait regulasi kepelabuhanan. “Kita sepakat meluruskan isu atau berita-berita tak benar terkait serbuan TKA,” katanya.

Adapun Dirut Pelindo IV memberikan masukan agar BUMN hadir untuk menghindari kesan eksklusivitas di Morowali. “Dengan 1 juta kontainer sebulan yang keluar masuk di sana, kami berharap Morowali bisa dioperasikan sebagai pelabuhan umum di bawah Pelindo IV. Nantinya, kargo-kargo dari Morowali bisa lebih cepat bertolak ke Kendari, Makassar, lanjut ekspor ke China dan negara-negara tujuan lain,” urainya.

Doso Agung memaparkan, langkah ini penting untuk mengatasi inbalance cargo ke Indonesia bagian timur “Yang selama ini menjadi penyebab tingginya biaya logistik di Indonesia bagian timur karena kapal dari Indonesia bagian barat penuh, sementara muatan balik dari timur kosong, sehingga muatan dari industri Morowali dapat menjadi penyeimbang muatan dari Indonesia bagian timur dan harga barang per unit bisa lebih murah,” ungkapnya.

Menaker Hanif Dhakiri menyatakan, temuan yang disampaikan para jurnalis tak berbeda dengan fakta yang selama ini ditemukan kementeriannya, “Bahwa tak benar ada serbuan jutaan TKA, terutama dari Tiongkok, sudah diklarifikasi oleh kawan-kawan media yang turun langsung ke lapangan. Prinsipnya, jika ada pelanggaran soal TKA, Pemerintah tak segan bertindak tegas!”. (alois)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html