loading...

Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

loading...

Konsultan Kemendahgri : Kepulauan Nias Direkomendasikan Menjadi Satu DOB

Tim Redaksi: Kamis, 05 Juli 2018 | 16:12 WIB



Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN) terus menyiapkan berbagai update data finalisasi Pemekaran menjadi satu Daerah Otonomi Baru (DOB) Kepulauan Nias.

Berdasarkan hasil kajian konsultan hunjukan Kemendagri menyebutkan bahwa Kepulauan Nias direkomendasikan menjadi satu DOB.

Secara teknis Provinsi Kepulauan Nias dapat direkomendasikan menjadi DOB," Ujar Saur Panjaitan bersama Susilo Konsultan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias didampingi oleh Ketua Umum BPP-PKN, Mayjen (Purn) Christian Zebua. Kamis (05/07/2018) di Gunungsitoli.

Kata Saur, hasil perolehan skor nilai dan bobot dengan berbagai faktor salah satunya kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah telah memenuhi nilai yang dipersyaratkan.

"Dalam analisis kualitatif dengan memperhatikan karakteristik wilayah calon Provinsi Kepulauan Nias merupakan daerah perbatasan, pulau terluar dan untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI," jelas saur yang juga mantan konsultan Pemekaran tiga DOB Kab/Kota Kepulauan Nias itu.

Sementara Ketua Umum BPP-PKN Christian Zebua optimis Kepulauan Nias menjadi satu DOB dengan berbagai upaya dan strategi terus dilakukan untuk meyakinkan Presiden Jokowi mencabut moratorium.

"konsultan kita ini yang dihunjuk oleh Kemendagri untuk update data terbaru dengan tujuan meyakinkan pak presiden jokowi bahwa Kepulauan Nias layak menjadi DOB atas hasil kajian konsultan dimana sebelumnya kita sudah serahkan datanya". Sebut Christian Zebua.

Pemerintah pusat sudah saatnya memperhatikan Kepulauan Nias sebagai etalase terdepan bagian barat NKRI dimana dari 132 pulau yang berada di wilayah 3T sangat rawan disusupi kelompok yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

"Kepulauan Nias sebagai etalase terdepan wilayah barat NKRI dengan pulau Wunga dan pulau Simuk terdaftar sebagai pulau terdepan di Sumut sehingga rawan akan disusupi ideologi-ideologi yang dapat mengancam keutuhan dan ketahanan NKRI," kata Mantan Panglima Kodam XVII/Cendawasih-Papua itu.

Konsultan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias itu rencananya akan melakukan survey di masing-masing wilayah beberapa hari kedepan untuk mengumpulkan upsate data finalisasi sebelum diserahkan ke pemerintah pusat. (Marinus Lase)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html