Pemkab Pakpak Bharat Siap Dukung Gerakan Nasional Non Tunai |
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) adalah suatu perubahan
kekinian yang merupakan gerakan penggunaan alat pembayaran nontunai yang
dicanangkan Bank Indonesia, untuk menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan
penggunaan nontunai di kalangan masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga
pemerintah.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemkab Pakpak Bharat melalui
Bupati, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, menyatakan sikapnya untuk siap
mendukung gerakan ini, saat menerima rombongan PT Bank Sumut, yang dipimpin Ka.
Capem Salak, Iwanta Sitepu, bersama jajaran dari kantor pusat, Rosmidi Siagian
dan Danny Oscar Pangaribuan, yang akan mempresentasikan bentuk kerjasama dalam
mengimplementasikan nontunai lingkup Pemkab Pakpak Bharat, pada Kamis (07/06) siang
di Ruang Rapat Sindeka, Gedung Sigellem Rempu, Kompleks Perkantoran Panorama
Indah Sindeka, Salak.
Disebutkan oleh Bupati, bahwa gerakan nontunai ini tidak
hanya inovasi dalam gaya hidup, tetapi menghadirkan efisiensi dan keamanan
dalam segala hal. “Kita tidak perlu repot-repot lagi mengantongi uang cash dalam
jumlah besar, dan biaya pembuatan uang
kartal oleh negara semakin ditekan”, ujarnya dihadapan Sekda, Sahat Banurea,
S.Sos, M.Si bersama beberapa para pejabat terkait.
Pemkab Pakpak Bharat direncanakan nantinya akan
menggunakan beberapa aplikasi pembayaran, baik itu dalam urusan pendapatan
maupun belanja, yang berinteraksi dengan PT Bank Sumut, sebagai perwujudannya.
Proses ini nantinya sampai pada tahap Bendahara tidak memegang uang cash lagi,
termasuk yang di brankas, dan hanya menggunakan aplikasi bernama CMS Kasda.
Tahap awal kerjasama ini sudah dimulai dengan melakukan
penjajakan bersama Dinas Kominfo, terkait aplikasi yang ada, termasuk nantinya
akan mengkoneksikan dengan aplikasi SIMRAL yang merupakan sebagai bentuk
aplikasi e-budgetting milik Pemkab Pakpak Bharat. Sebelumnya juga akan
dilakukan MoU (Memorandum of Understanding) dan PKS (Perjanjian Kerjasama)
antara Pemkab Pakpak Bharat dengan PT Bank Sumut.
Beberapa hal terkait kelebihan dan kekurangan aplikasi
nontunai ini ditanya oleh Bupati beserta jajarannya kepada pihak PT Bank Sumut.
Diutarakan oleh mereka juga bahwa proses pemahaman dan pendalaman nantinya juga
dapat terjadi saat penerapan aplikasi ini atau learning by doing, karena aliran
dana seluruh transaksi dapat ditelusuri atau lebih akuntabel. Seluruh transaksi
juga nantinya akan disertai bukti yang sah, dan mewujudkan tertib administrasi
pengelolaan kas, serta membangun kedisiplinan pengelola keuangan dengan minimal
kesalahan.
Hingga saat ini tercatat jutaan orang di Indonesia telah
menggunakan nontunai dalam transaksi ritel sehari-hari, mulai dari kartu
kredit, kartu debit, hingga uang elektronik, termasuk lembaran cek. Demi
mempermudah layanan keuangan nontunai bagi masyarakat, pemerintah telah
mengenalkan dua tipe uang elektronik. Satu kartu berbasis chip (e-money), dan yang lainnya adalah uang elektronik
terdaftar berbasis server dengan nomor telepon genggam. Dua jenis uang
elektronik ini dibuat untuk menjangkau masyarakat yang belum tersentuh jasa
sistem pembayaran dan keuangan formal, maupun yang telah menabung namun belum
optimal memanfaatkan layanan keuangan lainnya. (rel)