loading...

Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

loading...

Muzakarah MUI Binjai Soroti Permasalahan di Indonesia

Tim Redaksi: Minggu, 20 Mei 2018 | 18:03 WIB


Untuk pertukaran pikiran tentang suatu permasalahan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Binjai menggelar Muzakarah Ramadhan di pelataran parkir gedung MUI Binjai, Minggu (20/5/2018).

Sebagai pembicara Muzakarah Ramadhan, MUI Binjai mengundang Pakar Politik yang juga Dosen UIN SU Prof. Dr.H Arifinsyah, S.Ag.

Muzakarah ini turut dihadiri Ketua MUI Binjai HM Jamil MA, Sekretaris MUI Binjai Japar Sidik, Ketua PD Al Wasliyah Binjai, Drs Suwito, Ketua PD Muhammadiyah Binjai, Drs Yundiser, Ketua BNN Langkat AKBP M Zaini, Dandim 0203/ Langkat, diwakili Kasdim Mayor Inf Muhiddin, Danramil 17/BT Kapten Inf Ahmad Yani Lubis Pengurus DMI Binjai, Pengurus FPI Binjai, Pengurus BKPRMI, Pengurus, NU Binjai, seluruh pengurus MUI Kota Binjai. 

Muzakahah Ramadhan dibuka oleh Ketua MUI Kota Binjai DR H Muhammad Jamil MA, yang dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah hadir dalam kegiatan ini.

"Mudah-mudahan Muzakarah ini menjadi ibadah kepada kita dalam menjalankan ibadah puasa," ucapnya.

Sementara, Prof.Dr.H Arifinsyah dalam hal ini berbicara tentang permasalahan-permasalahan dan isu-isu yang terjadi di Indonesia belakangan ini.

Arifinsyah mengatakan, berbicara tenyang identitas berkemuruhnya mulai 2016 ini muncul karena gagalnya negara menciptakan kestabilitas.

"Saya sepakat dengan perkataan Din Syamsuddin waktu kami ketemu di Bogor dalam pertemuan ulama sedunia saat ini negara kalah dengan konspirasi dari setiap tahun, intelejen kebobolan terjadi bom-bom lalu yang di tuduh islam. Kita sangat tidak setuju garis bawahi itu, karena itu biadapz itu harus di kutuk, itu bukan sistem Islam," katanya.

Arifinsyah juga menjelaskan tentang berpolitik. Ia mengatakan politik adalah seni mempengaruhi untuk berkuasa karena politik itu muncul sejak manusia ada di dunia.

"Jadi kalau ada yang melarang berpolitik berarti gagal sejarah," ujarnya.

Arifinsyah juga menambahkan kalau bicara tentang memilih pemimpin umat islam harus memilih pemimpin yang seakidah. 

"Sesuai dengan surat Anisa 144 yang mengatakan hai orang beriman jangan pilih pemimpinmu kapir, berarti memilih pemimpin adalah akidah siapa yang tidak memilih yang muslim berarti tidak seakidah," ucapnya.

Arifinsyah juga mengatakan umat islam harus bersiasa karena Allah suruh bersiasa tapi punya etika moral landasannya tauhid etika akhlak tidak boleh fitnah.

Maka Dewan Pakar MUI se-Indonesia baru berkumpul di Banjarmasin mengeluarkan Fatwa bahwasannya umat islam wajib memilih pemimpin, umat islam boleh berpolitik, umat islam boleh berpendidikan politik di masjid karena masjid adalah sumber peradaban.

"Kenapa begitu agar orang orang yang didik di masjid, jadilah dia penguasa, jadilah anggota dewan, jadilah dia pemimpin tertinggi punya nurani bersuara masjid. Aartinya jangan ada oang yang melarang kita bicara politik di masjid jika ada yang melarang berarti dia antek-antek Belanda," tegasnya.

Arifinsyah mengatakan kalau saat ini islam sudah di kebiri dengan pernyataan Bawaslu yang membuat edaran tidak boleh bepolitik dan bersedekah di masjid.

"Latah pula Bawaslu buat edaran tak boleh bepolitik di masjid, tidak boleh bersedekah di masjid. Kalau mau buat hal itu, panggil ahli agama, ada ketua MUI minta apa dasarnya inikan mancing lagi. Masa orang mau bersedekah tak boleh berarti kita sudah dikebiri islam ini, apa kita biarkan ini, islam harus bangkit mulai dari kota Binjai," ucapnya.

Arifinsyah juga mengomentari rilis 200 mubalig yang baru saja di keluarkan Kementerian Agama. Ia mengatakan dalam daftar nama yang dirilis hampir tidak ada Ustadz 212 yang masuk dalam daftar itu. 

Dikatakannya lagi, Pemerintah dan negara saat ini gagal. Sebab, menurutnya, aneh ada yang menghancurkan masjid dikatakan orang gila nanti kalau gereja tersinggung siapa itu islam teroris.

"Lihat sekarang, begitu kejadian bom baru undang-undang teroris mau di buat. Ini kalau diubah isi dalamnya gawat. Kalau itu yang ditawarkan pemerintah, diketuk palu oleh DPR, apa itu isinya, siapa yang dicurigai teroris boleh ditangkap dan ditembak oleh polisi. Seharusnya ada dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, kalau hasilnya dinyatakan teroris baru bisa ditangkap," ungkapnya. (Ismail).

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html