Kabupaten Langkat kembali terima predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 di gedung BPK RI Perwakilan Medan, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (24/5/2018) kemarin.
Didahului dengan penandatanganan berita acara serah terima LHP, dilanjutkan penyerahan buku LHP disampaikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumut, Dra. Vincentia Moli Ambar Wahyuni, MM Ak yang diterima oleh Sekdakab Langkat dr. H. Indra Salahudin MKes.MM mewakili Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, bersama Plt Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga SE.
Dra. Ambar Wahyuni, pada kata sambutan diacara tersebut, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Serta mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD yang ada di Kota/Kabupaten Sumut atas kerja samanya selama ini, dalam keikut sertaan menyiapkan laporan keuangan.
“Penyerahan LHP ini dilakukan oleh 19 Kabupaten/Kota se Sumut, semuanya berjalan lancar,” ujarnya.
Untuk predikat opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) diterima oleh 13 Kabupaten/Kota, sedangkan selebihnya masih mendapat predikat WDP.
“Pejabat wajib tindaklanjut atas LHP yang belum WTP dalam kurun waktu waktu 60 hari. Kami berharap kedepan LHP dapat didorong untuk hasil lebih baik lagi, dengan lebih meningkatkan pengelolaan keuangan Daerahnya, agar kedepan naik predikat menjadi WTP,” imbuhnya.
Sementara, Indra Salahudin di sela-sela acara tersebut, menyebutkan, meskipun dirinya telah bersyukur Langkat medapatkan LHP 2017 dengan predikat WDP, lantas tidak berhenti untuk terus bekerja keras dan memotifasi seluruh jajaran SKPD Langkat, bergerak dan mengutakan komitmen bersama agar kedepan dapat meraih predikat opini WTP.
“Kedepan pengelolaan keuangan Langkat Insya Allah akan lebih baik lagi, termasuk dalam pemberkasan penyusunan laporannya,” sebutnya dengan yakin.
Untuk itu, Sekda menegaskan kepada seluruh SKPD dijajaran Pemkab Langkat untuk lebih tertib dan lebih baik lagi dalam mengelola keuangan daerah, baik dari aspek ketertiban administrasi maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Begitupun, Plt Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, meyakini untuk kedepan, Langkat akan dapat lebih baik lagi dalam mengelola keuanganya dari berbagai aspek terkait.
“DPRD Langkat sebagai mitra Pemerintahan Eksekutif, akan mendukung segala bentuk kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan untuk mewujudkan good governance dan clean governance,” terang Ralin. (lkt-1)
