loading...

Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

loading...

Terkait Masalah Pusat Pasar Kabanjahe, DPRD Akan Panggil Bupati Karo

Tim Redaksi: Senin, 19 Februari 2018 | 18:00 WIB

       
Pemerintah Kabupaten Karo selaku tergugat melawan Ir.Gembira Purba (62) warga Jalan Sei Siput No.1 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru sebagai penggugat tercatat sebanyak empat kali tidak menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam gugatan perdata terkait kepemilikan pusat pasar Kabanjahe.

Ketidak patuhan terhadap agenda persidangan tersebut dapat dipastikan menjadi catatan bagi majelis hakim yang sekaligus dapat merugikan Pemkab Karo. 

Pusat Pasar Kabanjahe disebut-sebut merupakan salah satu aset Pemkab Karo tempat ratusan orang yang menggantungkan hidupnya dengan berjualan.

Dengan adanya gugatan tersebut maka tidak tertutup kemungkinan kepemilikannya akan berpindah tangan menjadi milik pribadi Purba Mergana.

Apabila gugataan penggugat dikabulkan seluruhnya, maka satu lagi aset Pemkab Karo akan lenyap dari catatan. Juga sekaligus merupakan ancaman bagi para pedagang yang selama ini menggantungkan harapannya dengan berjualan ditempat yang disengketakan.

Melihat Pemkab Karo terkesan kurang proaktif menghadapi gugatan itu memicu adrenalin “MATA KARO’’. Apalagi rumor liar berkembang yang menyebutkan bahwa dalam kasus ini penuh dengan konspirasi antara tergugat dengan penggugat. Juga disebut-sebut termasuk didalamnya DPRD Karo. Bahkan diduga banyak pihak-pihak yang mulai bergerilya demi kepentingan. 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mata Karo yang sangat gerah dengan isu yang beredar ditengah-tengah masyarakat langsung mempertanyakan kepada lembaga perwakilan rakyat yang terhormat.

“Benar, ada teman-teman dari LSM MATA KARO yang mengeluhkan, terkesan Pemerintah Kabupaten Karo kurang proaktif menghadapi gugatan itu.jadi berkembang ditengah-tengah masyarakat banyak spekulasi. Spekulasi ini sangat berbahaya. Bisa dimanfaatkan sebagai komoditas politik sehingga dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakar Karo khususnya para pedagang Pusat Pasar Kabanjahe. Kita tidak mau kasusnya menimbulkan riak-riak sehingga Tanah Karo Simalem kurang kondusif. Jadi itu sangat perlu kita luruskan,” kata Wakil Ketua DPRD Karo, Efendi Sinukaban baru-baru ini.

Dikatakan Sinukaban, kalau soal gugatan Pusat Pasar Kabanjahe, itu sah sah saja. Tetapi pemerintah itu harus memperjuangkan aset itu untuk seluruh rakyat Tanah Karo.

“Empat ratus ribu penduduk kita,berarti kita harus mempertanggungjawabkan kepada yang empat ratus ribu itu. Tidak hanya untuk sebagian kelompok saja. Jadi didalam hal ini kami akan segera memanggil Bupati Karo, dinas terkait untuk mempertanyakan tentang proses yang sedang berlangsung. Apa yang sudah terjadi, apa upaya-upaya yang sudah dibuat,” tegas Efendi lagi.

Dia juga mengaku kalau kasus gugat-menggugat Pusat Pasar Kabanjahe diketahuinya dari pemberitan media sosial dan teman-teman aktivis LSM. Juga tidak pernah diberitahukan secara resmi.

“Karena memang sama sekali kami tidak tahu. Kami akan mendesak pemerintah untuk melakukan upaya-upaya hukum dengan sungguh-sungguh supaya tidak ada kesan spekulasi yang bisa membuat nanti dimanfaatkan pihak-pihak lain secara politik. Jadi kita tidak mau hal-hal seperti itu terjadi di Tanah Karo Simalem ini,” tegasnya.

Terkait dengan pasar ada spekulasi yang berkembang dimasyarakat dikaitkan lagi dengan isu pemindahan pasar dengan konspirasi tanah ini (lahan pusat pasar) nanti sudah menjadi milik orang lain, hal ini langsung dibantah Efendi Sinukaban.

“Mengenai Pusat Pasar Kabanjahe tidak pernah dibicakan di DPRD bersama dengan eksekutif. Sama sekali tidak pernah dibahas. Untuk itulah maka kami akan segera memanggil Bupati Karo dengan dinas terkait, untuk agenda rapat kerja karena ini secara pemerintahan. Kalau nanti dalam rapat kerja dirasa perlu untuk dipublikasikaan maka kami juga akaan memanggil rekan-rekan sekalian agar kasus ini menjadi terang benderang. Apapun ceritanya kepentingan orang banyak harus tetap diperjuangkan. Kita tidak mau mengabaikan kepentingan orang banyak demi kepentingan sekelompok atau golongan,” timpal Ketua Fraksi Golkar Ferianta Purba. (Marko)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html