Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Ribuan Nelayan Pukat Trawl Akan Demo di DPRD Sumut dan Gubsu

Tim Redaksi: Rabu, 07 Februari 2018 | 17:08 WIB


Ribuan nelayan bermata pencaharian alat tangkap Pukat Trawl bergabung dalam aliansi masyarakat nelayan Sumatera Utara (AMANSU) akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Sumut dan ‎Gubernur Sumut.

Koordinator AM‎ANSU, Alfian MY, pada Rabu (7/2/2018), mengatakan, seluruh nelayan dari berbagai kabupaten/kota akan melakukan aksi besar - besaran, mereka akan menuntut pemerintah agar Permen KP 71 Tahun 2016 untuk ditinjau kembali.

"‎Kami menuntut persamaan hak sebagai nelayan, karena di Pantura, Pulau Jawa Tengah, alat tangkap pukat trawl diizinkan beroperasi. Kenapa di Sumut tidak, makanya ini yang kami tuntut agar keadilan sosial dapat dirasakan," terang Alfian.

Dijelaskan aktivis nelayan ini, dalam aksi yang akan dilakukan, unjuk rasa yang akan mereka lakukan, akan tergabung dari nelayan Tanjung Balai sebanyak 800 orang, Batubara 2000 orang, Langkat 300 orang dan Belawan 3‎500 orang.

"Massa terbanyak ada di Belawan, massa yang akan ikut terdiri dari nelayan Gabion 1000 orang, pekerja di gudang perikanan bagian pengalengan 1000 orang, pekerja pembalahan ikan 500 orang, nelayan pukat teri 500 orang dan nelayan Kampung Kurnia 500 orang. Jadi jumlah yang akan aksi sebanyak 3500 orang dari Belawan," sebut Alfian.

Aksi yang mereka lakukan, lanjut Alfian, akan berkumpul di Lapangan Meredeka Medan, kemudian longmarch menuju ke Kantor DPRD Sumut dan Kantor Gubsu.

"Kita berharap, aksi yang dilakukan dapat memberikan solusi terbaik bagi nelayan yang kini telah menganggur akibat dampak dari Permen KP 71 tahun 2016," harap Alfian.

Terpisah, Ketua Aliansi Nelayan Selat Malaka, Abdul Rahman mengaku tidak akan mencampuri sikap dari nelayan pukat trawl melakukan aksi. Tapi, pemerintah agar bijaksana menyikapi permasalah yang dialami nelayan di Sumatera Utara.

"Kalau kami sebagai nelayan, agar ini disikapi yang tidak merugikan satu sama lain, kalau memang Permen KP 71 tahun 2016 itu harus diterapkan atau tidak ‎diterapkan, jangan ada yang dirugikan," pinta pria akrab disapa Atan. (mu-1)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait