Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Pemko Pematangsiantar Laksanakan Musrenbang Kecamatan

Tim Redaksi: Rabu, 21 Februari 2018 | 14:31 WIB


Pemerintah Kota Pematangsiantar melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di aula kantor Camat Siantar Marihat, Rabu (21/2/2018).

Pada pelaksanaan Musrenbang kali ini dibuka secara resmi oleh Asisten II, M. Akhir Harahap.

M. Akhir Harahap mengatakan bahwa tujuan akhir musrenbang kecamatan ini akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019. 

"Diharapkan bukan sekedar memenuhi persyaratan agenda sistem perencanaan semata, namun lebih terarah dan bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat," katanya.

Musrenbang ini diharapkan dapat melahirkan ide-ide cemerlang, kreatif, dan inovatif sehingga hasilnya berdampak pada perubahan dan pencapaian cita-cita dan di rasakan oleh masyarakat kecamatan Siantar Marihat.

Hal itu sesuai dengan visi dan misi pemerintah kota untuk menjadikan Pematangsiantar yang lebih Mantap Maju dan Jaya.

Lebih lanjut dikatakan M. Akhir, semua usulan prioritas tidak mungkin akan terjawab dalam waktu singkat. Mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah kota. Diperlukan kejelian dalam menilai prioritas pembangunan. 

Senada dengan itu, Kepala Bappeda, Midian Sianturi menyampaikan, Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan.

Prioritas tersebut berdasarkan masukan dari kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan.

Dalam laporannya, Camat Siantar Marihat Johanes Sihombing mengatakan tujuan dari Musrenbang ini sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat di kecamatan yang dipimpinnya, dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan yang diprioritaskan.

Adapun peserta Musrenbang terdiri dari para lurah, delegasi perwakilan dari Kelurahan, Camat dan aparaturnya, kepala puskesmas, kepala sekolah, karang taruna, fasilitator kelurahan (Faskel) PNPM, Pimpinan SKPD terkait dan Penggerak PKK kecamatan.

Johannes juga menegaskan, pembangunan yang berkelanjutan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang harus didukung bersama, yaitu dengan menerapkan strategi pembangunan yang pro-job, pro poor, pro-growth dan pro-environment. 

"Disinilah peran aktif pelaku pembangunan yaitu masyarakat, pihak swasta dan pemerintahan dapat bersinergi sesuai peran masing-masing dalam pembangunan," sebut Johannes.(js)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait