 |
| Suasana di acara seminar sehari JOIN Sumut |
Siapa pun tak dapat menghempang kemajuan sarana informasi,
terlebih di era digital ini. Peristiwa yang barusan terjadi, bisa langsung
sampai kepada kita hanya dengan bantuan perangkat teknologi di genggaman. Itulah
salah satu yang kelebihan Media Online yang akhir-akhir ini tumbuh begitu pesat.
Sayangnya, tidak semua Media Online mematuhi UU Pokok
Kebebasan PERS No 40 Tahun 1999 serta Kode Etik Jurnalistik. Bahkan, sebagian portal
berita itu dinilai banyak pihak, bukan sebagai produk PERS. Alhasil, Undang-undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pun mengancam.
Agar tak berurusan dengan penyidik, Polri melalui Subdit
II Cybercrime, Dit Reskrimsus Polda Sumut memberikan tips dan nasehat kepada
para wartawan yang terhimpun dalam organisasi Jurnalis Online Indonesia (JOIN).
“Bijaklah dalam menggunakan teknologi informasi. Karena,
kalau Anda sudah sempat melakukan kejahatan di dunia maya, apakah itu menyebar
kabar bohong (HOAX), atau kejahatan konvensional lainnya lewat dunia cyber,
kami pastikan Anda akan dengan mudah kami tanggap,” ujar Iptu Josia Simarmata.
Panit 2 Unit 3, Subdit II Cybercrime, Dit Reskrimsus itu dihadirkan
Polda Sumut selaku pemberi materi dalam Pelatihan Jurnalis dan Sosialisasi UU
ITE yang digelar Pengurus Wilayah JOIN Sumut di Ballroom, Hotel Grand Antares,
Jalan Sisingamangaraja, Medan, Jumat (23/02/2018).
Iptu Josia berpesan agar semua jurnalis online mencermati
UU ITE No 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No 11 Tahun 2008, khususnya pasal 27
dan 28. Sebab, dua pasal inilah yang paling rentan menjerat.
Menjawab pertanyaan peserta pada sesi diskusi, perwira polisi
yang sudah menyandang sejumlah sertifikat tingkat nasional dan internasional
itu bahkan membenarkan pihaknya sudah pernah menangkap seorang jurnalis online
karena pemberitaan yang disebarkan.
“Kita bekerja ada dasar, yakni laporan. Kita juga sudah terlebih
dahulu minta keterangan saksi ahli dan pihak terkait yang menguatkan pengaduan pelapor
bahwa perbuatan si jurnalis tadi masuk kategori pelanggaran UU ITE. Ya, kita
tangkap, sekali pun dia berusaha sembunyi dan ganti-ganti nomor HP,” kisahnya.
 |
| Panitia dan pengurus JOIN Sumut memberikan piagam penghargaan kepada Iptu Josia Simarmata |
Ketika disinggung peserta, bukankah UU Pokok Kebebasan
PERS No 40 Tahun 1999 melindungi jurnalis dari jeratan pidana terkait pemberitaan?
Perwira yang pernah mengecap pendidikan tentang cyber di Amerika itu
memaparkan, ternyata media online milik si jurnalis tadi tak memiliki legalitas.
“Jadi atas keterangan saksi ahli, informasi yang
disampaikan si jurnalis tadi bukan merupakan produk pers yang dilindungi oleh
UU No 40 Tahun 1999. Makanya kasusnya bisa kita limpahkan ke Kejatisu. Soal
bagaimana kelanjutan prosesnya, silahkan ditanya ke jaksa. Karena sudah bukan wewenang Polri lagi,” ujarnya
seraya menasehati agar media-media online memayungi diri dengan melengkapi
legalitas.
Terpisah, menyikapi adanya ancaman jeratan hukum terhadap
media dan jurnalis online itu, Ketua JOIN Sumut, Lindung Pandiangan SE SH MH
mengajak segenap jajaran untuk memperkuat posisi organisasi. Selain itu, dia
juga meminta agar para pengelola portal berita melengkapi legalitasnya.
“Bagi rekan-rekan yang belum punya badan hukum, silahkan
berkordinasi kepada pengurus JOIN Sumut untuk kita carikan jalan keluar. Kita
bahkan siap membina media rekan-rekan sekalian dengan mendaftarkan legalitasnya
dengan beberapa PT yang kita punya,” ajak Lindung Pandiangan pada acara yang
didukung Hotel Antares Grup, Polda Sumut, BPJS Ketenagakerjaan dan PBH Solidaritas
itu.(join)
