loading...

Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

loading...

DPRD Medan Pertanyakan Izin Manhattan Mall

Tim Redaksi: Rabu, 07 Februari 2018 | 20:25 WIB


Anggota Komisi D DPRD Medan Ahmad Arif SE mempertanyakan kelengkapan izin pembangunan gedung Manhattan Mall dan Condominium yang berada di Jalan Gatot Subroto Medan.

Jika pihak manajemen belum mengantongi kelengkapan izin, Pemko Medan didesak supaya melakukan tindakan tegas terhadap bangunan mega proyek tersebut. 

Pengawasan harus dilakukan guna menghindari bencana terulang pada bulan lalu dimana lantai 37 gedung Manhattan runtuh akibat kesalahan konstruksi.


Penegasan itu disampaikan Ahmad Arif kepada wartawan, Rabu (7/2/2018), menyikapi keberadaan pembangunan Manhattan yang disinyalir belum melengkapi sejumlah izin seperti Izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan lalu lintas (AMDAL lalin) dari Kementerian Perhubungan.

Sama halnya dugaan pelanggaran surat izin mendirikan bangunan (SIMB) dari Pemko Medan, dugaan pelanggaran izin Keterangan Situasi Bangunan (KSB), izin Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan pelanggaran roilen badan jalan di Jalan Gatot Subroto - Jalan Gagak Hitam Medan patut dipertanyakan.

Ahmad Arif mendesak Pemko Medan melalui Dinas PKPPR Kota Medan supaya mengawasi pembangunan agar tidak menyalahi ketentuan. Jika terbukti ada pelanggaran supaya dilakukan tindakan tegas.

"Selama ini pembangunan gedung Manhattan terkesan luput dari pengawasan. Kita kuatir banyak penyimpangan yang terabaikan. Kita tidak setuju jika pembangunan berdampak buruk soal estetika kota Medan," ujarnya.

Sama halnya terkait izin AMDAL lalin diminta dilakukan melalui kajian yang matang soal rekayasa lalu lintas.  Sebab melihat keberadaan bangunan terbukti berdampak kemacetan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gagak Hitam. Untuk itu Dewan mempertanyakan soal izin AMDAL lalin, jika memang sudah ada patut ditinjau ulang.

Ditambahkan Arif lagi, dugaan pelanggaran GSB sangat kental. Sama halnya pelanggaran roilen patut diragukan. 

"Jika terbukti melakukan pelanggaran izin diminta dinas terkait supaya menindak tegas," tandasnya

Desak Ahmad Arif lagi, Dinas PKPPR harus tegas menjalankan dan menegakkan kententuan. Dinas PKPPR harus turun tinjau lapangan. Dan jika terbukti ada pelanggaran harus ditindak tegas. 

Terkait hal itu, Ahmad Arif mengusulkan kepada pimpinan dewan dan pimpinan Komisi D DPRD Medan agar memanggil pihak manajemen Manhattan Mall Condominium ke gedung dewan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP).

RDP itu untuk mengetahui apakah izin yang diterbitkan sesuai kondisi bangunan yang sebenarnya. Begitu juga masalah ketenagakerjaan terhadap buruh bangunan dan karyawan lainnya diharapkan terjamin segala hak sesuai aturan.

Menurut Ahmad Arif, anggota DPRD Medan di komisi B yang membidangi tenaga kerja diharapkan turut melakukan pengawasan. Seperti perlindungan terhadap ketenagakerjaan buruh dan karyawan serta masalah izin IPAL juga patut dipertanyakan. (Satria) 

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html