Ratusan penarik becak bermotor (Parbetor) yang tergabung dalam Solidaritas Angkutan Transportasi Umum (SATU) melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, pada Selasa (23/5/2017).
Menurut pantauan, massa yang mengikat kepala dengan tulisan SATU ini nampak mengungkapkan kekecewaan dengan membakar jaket dan helm bertulisan Go-Jek.
Ketua SATU yang juga Koordinator Aksi Johan Merdeka mengatakan aksi demo ini adalah untuk meminta kejelasan dari hasil Rapat Dengar Pendapat (DPR) di DPRD Sumut pada 5 April 2017 lalu, agar instansi terkait mengambil tindakan terhadap transportasi berbasis online di Medan.
"Kami meminta dengan tegas kepada Kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk melakukan tindakan terkait angkutan berbasis online," tegas Johan dalam orasinya.
Dia menambahkan, jika pihak terkait tidak mengindahkan surat resmi dari DPRD Sumut tersebut. Maka mereka akan langsung berikan kepada Menteri Perhubungan.
"Di sini kita lihat kalau bandel, kita langsung laporkan ke menteri terkait," jelasnya.
Dia berharap agar instansi terkait membuka hati mendengarkan suara para tukang becak yang harus menghidupi anak dan istri. Dia berharap agar aksi ketiga kali ini menjadi aksi yang terakhir.
"Kami meminta kepada pihak yang berwenang, Dishub dan Gubernur Sumut membuka hati kepada ratusan abang becak. Mendengarkan permintaan kami untuk ketiga kalinya ini," ucap Johan.
Ketika berorasi beberapa saat, Massa ditemui Anggota Komisi A DPRD Sumut Ramses Simbolon. Dia berjanji akan membuat kembali konsep surat penutupan angkutan berbasis online tertuju kepada Dinas Perhubungan Sumatera Utara.
"Kalian tenang, kita akan proses lagi. Kita buat kembali suratnya supaya ini dilaksanakan. Saya pikir ini sudah jalannya," tegasnya.
Mendengar pernyataan Ramses, para massa tukang becak langsung berteriak gembira. Mereka berharap agar Ramses benar-benar serius menerima aspirasi tukang becak.(sandy)
Menurut pantauan, massa yang mengikat kepala dengan tulisan SATU ini nampak mengungkapkan kekecewaan dengan membakar jaket dan helm bertulisan Go-Jek.
Ketua SATU yang juga Koordinator Aksi Johan Merdeka mengatakan aksi demo ini adalah untuk meminta kejelasan dari hasil Rapat Dengar Pendapat (DPR) di DPRD Sumut pada 5 April 2017 lalu, agar instansi terkait mengambil tindakan terhadap transportasi berbasis online di Medan.
"Kami meminta dengan tegas kepada Kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk melakukan tindakan terkait angkutan berbasis online," tegas Johan dalam orasinya.
Dia menambahkan, jika pihak terkait tidak mengindahkan surat resmi dari DPRD Sumut tersebut. Maka mereka akan langsung berikan kepada Menteri Perhubungan.
"Di sini kita lihat kalau bandel, kita langsung laporkan ke menteri terkait," jelasnya.
Dia berharap agar instansi terkait membuka hati mendengarkan suara para tukang becak yang harus menghidupi anak dan istri. Dia berharap agar aksi ketiga kali ini menjadi aksi yang terakhir.
"Kami meminta kepada pihak yang berwenang, Dishub dan Gubernur Sumut membuka hati kepada ratusan abang becak. Mendengarkan permintaan kami untuk ketiga kalinya ini," ucap Johan.
Ketika berorasi beberapa saat, Massa ditemui Anggota Komisi A DPRD Sumut Ramses Simbolon. Dia berjanji akan membuat kembali konsep surat penutupan angkutan berbasis online tertuju kepada Dinas Perhubungan Sumatera Utara.
"Kalian tenang, kita akan proses lagi. Kita buat kembali suratnya supaya ini dilaksanakan. Saya pikir ini sudah jalannya," tegasnya.
Mendengar pernyataan Ramses, para massa tukang becak langsung berteriak gembira. Mereka berharap agar Ramses benar-benar serius menerima aspirasi tukang becak.(sandy)
