Lebih dari 200 keluarga di Dusun X, Lorong Sepakat, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, menyatakan penolakan mereka, terkait upaya pembangunan tembok pembatas di lahan milik seorang pengusaha. Kamis (25/2/16).
Pasalnya, keberadaan tembok pembatas yang diketahui dibangun oleh pemilik lahan bernama Abun, justru akan menyebabkan tertutupnya akses utama menuju pemukiman warga.
Salah seorang warga, Robert Manurung (48), menyatakan, pembangunan tembok pembatas oleh sang pemilik lahan merupakan bentuk keegoisan pengusaha, yang justru mengorbankan hak masyarakat setempat.
Sebab menurutnya, keberadaan Jalan Sepakat sudah ada sejak pemukiman warga di tempat itu terbentuk. Bahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah menetapkan akses tersebut sebagai jalan pemukiman Dusun X, Sesa Purwodadi.
"Jika jalan kami ini ditutup, darimana lagi kami bisa lewat. Otomatis juga namanya bukan lagi Jalan Sepakat. Sebab keberadaan tembok pembatas, menandakan tidak ada lagi kesepakatan antara pemilik lahan dengan masyarakat," ujarnya.
Sebaliknya, Robert turut mempertanyakan keabsahan Sertifikat IMB atas pembangunan tembok di lahan tersebut, mengingat proses pembangunannya dilakukan sebelum izin dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.
"Kami merasa ada kong kalikong antara Abun dengan Mantan Kepala Desa Purwodadi, Lasidi. Sebab menurut Camat Sunggal, Hendra Wijaya, rekomendasi pengajuan IMB itu sudah ada sejak tahun 2014 lalu," terangnya.
Protes serupa juga dilontarkan warga lainnya, L Situmorang (43). Bahkan di menganggap Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang terkesan tidak peduli dan tidak memiliki solusi terkait masalah warga Dusun X, Lorong Sepakat.
Apalagi menurutnya, warga juga susah menyampaikan masalah tersebut ke DPRD Kabupaten Deli Serdang, dan mengajukan gugatan resmi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).
"Pada dasarnya, kami hanya butuh keadilan. Jangan seolah-olah Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang tutup mata, dan lebih berpihak kepada pengusaha dibandingkan dengan rakyat kecil," ujarnya.
"Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin warga berlaku anarkis, hingga terjadi pertumpahan darah. Sebab sudah banyak warga diintimidasi dan diancam oleh preman dan oknum polisi suruhan Abun," tegas L Situmorang. (hendra)
Sebaliknya, Robert turut mempertanyakan keabsahan Sertifikat IMB atas pembangunan tembok di lahan tersebut, mengingat proses pembangunannya dilakukan sebelum izin dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.
"Kami merasa ada kong kalikong antara Abun dengan Mantan Kepala Desa Purwodadi, Lasidi. Sebab menurut Camat Sunggal, Hendra Wijaya, rekomendasi pengajuan IMB itu sudah ada sejak tahun 2014 lalu," terangnya.
Protes serupa juga dilontarkan warga lainnya, L Situmorang (43). Bahkan di menganggap Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang terkesan tidak peduli dan tidak memiliki solusi terkait masalah warga Dusun X, Lorong Sepakat.
Apalagi menurutnya, warga juga susah menyampaikan masalah tersebut ke DPRD Kabupaten Deli Serdang, dan mengajukan gugatan resmi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).
"Pada dasarnya, kami hanya butuh keadilan. Jangan seolah-olah Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang tutup mata, dan lebih berpihak kepada pengusaha dibandingkan dengan rakyat kecil," ujarnya.
"Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin warga berlaku anarkis, hingga terjadi pertumpahan darah. Sebab sudah banyak warga diintimidasi dan diancam oleh preman dan oknum polisi suruhan Abun," tegas L Situmorang. (hendra)
