"Saya akan buatkan pemetaan guru. Saya butuh ada data akurat berapa jumlah guru kita di Medan, berapa siswa dan bagaimana persebarannya. Ini penting untuk mengetahui sejauh apa penataan dan pemerataan guru telah dikerjakan. Nanti kita umumkan ke publik supaya transparan. tentu butuh tim ahli yang bisa mengerjakan ini," ujarnya saat ditemui di Jalan Wahid Hasyim, Medan, Jumat (4/12).
Ramadhan mengakui kalau PPG kelak bukan kebijakan yang populer. Akan tetapi, ia percaya, pertaruhan terbesarnya justru pada nasib mutu pendidikan. "Saya ini sangat mendukung segala program yang bersangkut paut terhadap peningkatan mutu dan pembangunan. Makanya saya bilang, mutu guru, mutu pembelajaran dan kesejahteraannya harus diperhatikan. Guru harus selalu meng-upgrade pengetahuan dan kompetensinya, akrab dengan kemajuan pengetahuan demi mengimbangi kebutuhan zaman," ujarnya.
Untuk jumlah guru berlebih, kata dia, timnya sedang mengupayakan pengumpulan data supaya akurat. "Di beberapa sekolah ada saya dapati gurunya sedikit sekali. di lain sekolah gurunya banyak. Ini yang harus dipetakan, supaya bisa ditata dengan baik," sebutnya.
Meminjam Data Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan, saat ini 1.617 guru tingkat SD dan SMP berlebih pada berbagai sekolah khususnya jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Namun ada sekitar 1.028 guru SD dan SMP yang telah disertifikasi tapi memiliki kekurangan jam mengajar 24 ja. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat pencairan tunjangan profesi atau dana sertifikasi guru.
Pemko Medan beberapa kali menjanjikan akan menata dan memeratakan guru. Melalui Perwal 2012, yang dikeluarkan Rahudman harahap saat menjabat sebagai Walikota, "Akan tetapi Perwal yang berisi kebijakan penataan dan pemerataan guru itu sama sekali tak pernah ditindaklanjuti," ujar Irsan Rangkuti, Akademisi Unimed.
Ramadhan juga tak menampik bahwa banyak sekali guru yang kompetensi profesionalnya rendah. Karena itu, saran dia, pelatihan pada guru bisa dimaksimalkan. "Kurang apalagi sebenarnya anggran 20 persen utnuk pendidikan itu. Ada lagi tunjangan profesi. Tapi lagi-lagi kalau sistemnya koruptif, bakal tergerogoti juga uang buat peningkatan profesi guru. Iya kan?" katanya balik nanya.
Ia menceritakan, banyak guru berkeluh kesah kepadanya seputar kesejahteraan. ketika pegawai negeri mendapatkan insentif, tetapi guru tidak, Ramadhan mengatakn ini bentuk ketidakadilan. Menurutnya, segala perlakuakn harus adil. bahkan termasuk dalam pembagian dana untuk kesejahteraan guru, tanpa membeda-bedakan.
Tak lupa ia menegaskan akan melakukan lelang jabatan 33 Kepala Dinas, 21 camat dan 151 lurah. Semuanya akan dimulai dengan uji kompetensi dengan meminta bantuan lembaga independen. "Kita tak ingin ada jabatan yang didiapat dengan cara membayar mahar. Kita butuh para pelayan, termasuk kepala sekolah, supaya penerimaan siswa baru bukan jadi proyek. Penerimaan siswa baru tak boleh lagi ada kelas siluman atau siswa titipan. Kita akan tunjukkan keadilan dan kemartabatan," pungkasnya.
Sebelumnya, Rektor Unimed Prof. Dr. Syawal Gultom juga pernah mengatakan, pihaknya siap mendukung program penataan dan pemerataan guru di Medan. Hal ini, demi memajukan mutu pendidikan di Medan yang bakal berdampak positif bagi Sumatera Utara. Pihaknya bahkan bersedia memfasilitasi dalam menganalisa kebutuhan guru dan peta distribusinya.(snd)
