Wakil Ketua DPRD Deliserdang Apoan Simanungkalit yang mengakui dirinya belum mengembalikan selisih perjalanan dinas anggota DPRD Deliserdang tahun 2012 sampai tahun 2013 dimana hasil temuan BPK terdapat selisih sebesar Rp 3,1 M
Apoan Simanungkalit pada Senin (2/11/2015) siang mengakui jika dirinya belum mengembalikan selisih perjalanan dinasnya pada tahun 2012 sampai tahun 2013 sebesar Rp 16 juta. "Paling sikit perjalanan dinasnya itu aku dan pak Siswo, selisih tiket tahun 2012 sampai tahun 2013 sekitar Rp 16 jutalah. Tapi belum aku kembalikan,” aku Apoan.
Lanjut Apoan Simanungkalit yang saat itu masih duduk di Komisi B DPRD Deliserdang bahwa tiket pesawat disediakan oleh staf ,” tiket disediakan oleh staf, selama ini paling banyak maskapai Lion Air. Kita hanya diberitahu jam keberangkatannya dan naik pesawat apa ,” ujarnya. Masih menurut politisi dari PDIP ini jika yang mepersiapkan perjalanan dinas adalah staf dirinya hanya diberikan uang saku ,” yang ngatur perjalanan dinasnya itu staf , kita hanya dikasih uang saku sekitar Rp 1 juta , pulang baru dihitung berapa tiket , taksi , hotel dan makan kalau ada sisanya dikasih sama kita ,” terangnya.
Masih menurut Apoan jika sejak Juli 2012 untuk pembiayaan perjalanan dinas dewan dilakukan sistem at cost atau dibayar sesuai kebutuhan dengan bukti pembayaran ,” dulu sampai Juni 2012 disediakan uang kurang lebih tanggungjawab dewan , tapi sejak bulan Juli 2012 sistem at cost sesuai peraturan Permendagri dimana semua harus ada bukti pembayaran. Aku rasa tidak ada bentuk korupsi untuk dewan, menurut BPK harga tiket sesuai harga maskapai sementara staf beli tiket dari travel sehingga ada selisih sesuai temuan BPK sebesar Rp 3,1 M ,” jelasnya.
Lanjut Apoan Simanungkalit jika untuk pengembalian selisih tiket sesuai temuan BPK tersebut diharapkan dari Seketaris Dewan ( Sekwan) DPRD Deliserdang ,” untuk pengembalian diharapkan dari Sekwan, jika Sekwan tidak mapu bayar ya kita bayar sendirilah. Bulan Februari 2015 lalu sudah didiskusikan dengan BPK , supaya BPK jangan hanya melihat perjalanan dinas itu dari tiket seharusnya BPK itu mengaudit kemana kita pergi. Saya sudah buat klarifikasi temuan BPK kepada saya , saya tidak ada niat untuk menyelewengkan sepeserpun semua difasilitasi staf . Lama dipulangkan karena saya merasa tidak ada mengambil uang itu , kita lihat dulu pertanggungjawaban Sekwan ,” jelasnya. (DS)
Apoan Simanungkalit pada Senin (2/11/2015) siang mengakui jika dirinya belum mengembalikan selisih perjalanan dinasnya pada tahun 2012 sampai tahun 2013 sebesar Rp 16 juta. "Paling sikit perjalanan dinasnya itu aku dan pak Siswo, selisih tiket tahun 2012 sampai tahun 2013 sekitar Rp 16 jutalah. Tapi belum aku kembalikan,” aku Apoan.
Lanjut Apoan Simanungkalit yang saat itu masih duduk di Komisi B DPRD Deliserdang bahwa tiket pesawat disediakan oleh staf ,” tiket disediakan oleh staf, selama ini paling banyak maskapai Lion Air. Kita hanya diberitahu jam keberangkatannya dan naik pesawat apa ,” ujarnya. Masih menurut politisi dari PDIP ini jika yang mepersiapkan perjalanan dinas adalah staf dirinya hanya diberikan uang saku ,” yang ngatur perjalanan dinasnya itu staf , kita hanya dikasih uang saku sekitar Rp 1 juta , pulang baru dihitung berapa tiket , taksi , hotel dan makan kalau ada sisanya dikasih sama kita ,” terangnya.
Masih menurut Apoan jika sejak Juli 2012 untuk pembiayaan perjalanan dinas dewan dilakukan sistem at cost atau dibayar sesuai kebutuhan dengan bukti pembayaran ,” dulu sampai Juni 2012 disediakan uang kurang lebih tanggungjawab dewan , tapi sejak bulan Juli 2012 sistem at cost sesuai peraturan Permendagri dimana semua harus ada bukti pembayaran. Aku rasa tidak ada bentuk korupsi untuk dewan, menurut BPK harga tiket sesuai harga maskapai sementara staf beli tiket dari travel sehingga ada selisih sesuai temuan BPK sebesar Rp 3,1 M ,” jelasnya.
Lanjut Apoan Simanungkalit jika untuk pengembalian selisih tiket sesuai temuan BPK tersebut diharapkan dari Seketaris Dewan ( Sekwan) DPRD Deliserdang ,” untuk pengembalian diharapkan dari Sekwan, jika Sekwan tidak mapu bayar ya kita bayar sendirilah. Bulan Februari 2015 lalu sudah didiskusikan dengan BPK , supaya BPK jangan hanya melihat perjalanan dinas itu dari tiket seharusnya BPK itu mengaudit kemana kita pergi. Saya sudah buat klarifikasi temuan BPK kepada saya , saya tidak ada niat untuk menyelewengkan sepeserpun semua difasilitasi staf . Lama dipulangkan karena saya merasa tidak ada mengambil uang itu , kita lihat dulu pertanggungjawaban Sekwan ,” jelasnya. (DS)
