-->

Strategi Kepala Sekolah di Binjai Tingkatkan Mutu Pendidikan Lewat Gerakan “Bergerak, Serentak, Berdampak”

Sebarkan:

Teka foto: Nona Methalina Yudhistira Mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan UMSU sekaligus menjabat Kepala Sekolah SMPN 1 Binjai.(foto: Mol/ist)


BINJAI | Kebijakan pendidikan pada akhirnya tidak dinilai hanya dari kualitas dokumen yang dirumuskan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut menghasilkan perubahan pada kualitas layanan pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik. 

Kebijakan yang berhenti pada instruksi, rapat, atau kegiatan seremonial berisiko kehilangan makna. Sebaliknya, kebijakan yang diterjemahkan secara tepat di tingkat satuan pendidikan dapat menjadi kekuatan untuk memperbaiki mutu sekolah.

Perspektif tersebut relevan dengan semangat pendidikan Kota Binjai, “Bergerak, Serentak, Berdampak.” Arah pembangunan Kota Binjai periode 2025–2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029.

Dokumen tersebut menjadi arah pembangunan daerah sekaligus dasar bagi perangkat daerah dalam menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program yang lebih operasional.

Dalam konteks pendidikan, tantangannya bukan sekadar membuat sekolah bergerak, tetapi memastikan gerakan tersebut menuju persoalan yang tepat dan menghasilkan perubahan yang dapat dibuktikan. Di sinilah kepala sekolah memegang posisi strategis sebagai penerjemah kebijakan.

Kepala Sekolah sebagai Penerjemah Kebijakan

Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 menegaskan bahwa guru dapat diberi tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan bermutu bagi semua murid.

Regulasi ini juga mengatur penjaminan mutu dalam penyelenggaraan tugas kepala sekolah. Karena itu, kepala sekolah tidak cukup menjalankan fungsi administratif. Kepala sekolah perlu menerjemahkan kebijakan menjadi prioritas, program, pembagian tugas, indikator keberhasilan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi. Misalnya, kebijakan peningkatan mutu pembelajaran tidak seharusnya berhenti pada slogan. 

Kepala sekolah harus mengidentifikasi: apa masalah pembelajaran yang paling mendesak, bagaimana kondisi peserta didik, kompetensi apa yang perlu diperkuat guru, strategi apa yang sesuai, siapa penanggung jawabnya, sumber daya apa yang dibutuhkan, dan bagaimana keberhasilannya diukur. Dengan demikian, kepemimpinan kepala sekolah menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan realitas kelas.

“Bergerak” Harus Dimulai dari Data

Bergerak tidak berarti memperbanyak kegiatan. Bergerak berarti berani melakukan perubahan berdasarkan masalah yang nyata.

Rapor Pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam proses tersebut. Pemerintah menempatkan Rapor Pendidikan sebagai sumber informasi bagi satuan pendidikan untuk melakukan refleksi, mengidentifikasi masalah, dan menyusun perencanaan berbasis data.

Namun, kajian Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan menunjukkan bahwa pemanfaatan Rapor Pendidikan belum selalu optimal karena pemahaman terhadap data dan perencanaan berbasis data masih perlu diperkuat. Artinya, kepala sekolah tidak cukup hanya membuka Rapor Pendidikan. Data harus dibaca, ditafsirkan, dicari akar masalahnya, kemudian diterjemahkan menjadi tindakan.

Data tersebut dapat dipadukan dengan hasil asesmen peserta didik, supervisi pembelajaran, kehadiran guru dan peserta didik, refleksi guru, kondisi sarana-prasarana, serta masukan orang tua. Dari sana sekolah dapat menentukan prioritas secara lebih objektif.

Prinsipnya sederhana: identifikasi masalah – refleksi akar masalah – pembenahan – evaluasi. Dengan pendekatan tersebut, perencanaan sekolah tidak dibangun berdasarkan asumsi atau sekadar mengikuti tren, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan sekolah.

“Serentak” Tidak Berarti Semua Sekolah Harus Sama

Serentak juga perlu dimaknai secara tepat. Serentak bukan berarti seluruh sekolah harus memiliki program yang identik. Setiap sekolah memiliki karakteristik peserta didik, guru, lingkungan, budaya, fasilitas, dan persoalan yang berbeda. Yang perlu serentak adalah arah, komitmen, dan orientasi terhadap mutu.

Kepala sekolah perlu membangun kolaborasi antara wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, komite, pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya. Guru tidak seharusnya ditempatkan hanya sebagai penerima instruksi, melainkan sebagai aktor perubahan.

Penelitian Tan, Dimmock, dan Walker terhadap 108 studi menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan sekolah memiliki hubungan positif dengan berbagai hasil belajar peserta didik. Praktik yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran, peningkatan kapasitas guru, dan keterlibatan pemangku kepentingan menjadi bagian penting dari kepemimpinan yang berdampak.

Temuan tersebut memperkuat gagasan bahwa kepala sekolah tidak bekerja sendirian. Kepemimpinan yang efektif justru menciptakan kondisi agar guru dapat belajar, berkolaborasi, dan memperbaiki praktik pembelajaran secara berkelanjutan.

“Berdampak” Harus Diukur dari Perubahan

Kata berdampak merupakan bagian terpenting dari gerakan tersebut. Sekolah dapat melaksanakan banyak kegiatan, tetapi kegiatan tidak otomatis menghasilkan perubahan.

Pelatihan guru terlaksana, tetapi apakah praktik mengajarnya berubah? Program literasi berjalan, tetapi apakah kemampuan membaca peserta didik meningkat? Program kebersihan dilaksanakan, tetapi apakah perilaku menjaga lingkungan telah menjadi budaya?

Karena itu, orientasi evaluasi perlu bergeser dari “apa yang sudah dilakukan?” menjadi “apa yang berubah?”

Indikator dampak dapat berupa peningkatan kemampuan literasi dan numerasi, peningkatan kualitas pembelajaran berdasarkan supervisi, meningkatnya partisipasi guru dalam komunitas belajar, meningkatnya kedisiplinan, menurunnya ketidakhadiran, atau terciptanya lingkungan belajar yang lebih aman, sehat, dan nyaman.

Penelitian sistematis mengenai hubungan kepemimpinan sekolah dan praktik mengajar juga menunjukkan bahwa kolaborasi guru, pembelajaran profesional, dan efikasi guru merupakan jalur penting yang menghubungkan kepemimpinan sekolah dengan praktik pembelajaran.

Dengan demikian, dampak tidak selalu muncul secara instan pada nilai akademik. Dampak dapat dimulai dari perubahan kapasitas guru, kualitas pembelajaran, budaya sekolah, dan akhirnya pengalaman belajar peserta didik.

Dari Figur Kepala Sekolah Menjadi Sistem Mutu

Tantangan terbesar dalam perubahan sekolah adalah keberlanjutan. Sekolah tidak boleh terlalu bergantung pada figur kepala sekolah.

Kepemimpinan yang kuat justru ditandai oleh kemampuan membangun sistem yang tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pemimpin. Program peningkatan mutu harus memiliki tujuan, indikator, penanggung jawab, jadwal, sumber daya, mekanisme monitoring, serta evaluasi.

Dalam konteks Kota Binjai, hal ini penting karena Renstra Dinas Pendidikan Kota Binjai 2025–2029 telah menjadi acuan pelaksanaan pembangunan pendidikan daerah selama lima tahun. Dokumen tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan bidang pendidikan.

Sekolah kemudian perlu menerjemahkan arah tersebut ke dalam konteks masing-masing melalui perencanaan sekolah dan penganggaran yang berbasis kebutuhan.

Dengan demikian, “Bergerak, Serentak, Berdampak” dapat diwujudkan sebagai siklus manajemen mutu: data → identifikasi masalah → perencanaan → pelaksanaan → pemantauan → refleksi → perbaikan.

Apa yang Perlu Diperkuat?

Ada tiga hal yang menurut saya perlu menjadi perhatian. Pertama, pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan perlu memperkuat pendampingan kepala sekolah yang bersifat substantif, bukan hanya administratif. Kepala sekolah membutuhkan ruang untuk mendiskusikan persoalan nyata sekolah dan memperoleh pendampingan berbasis data.

Kedua, kepala sekolah perlu membangun budaya kolaboratif melalui komunitas belajar, supervisi yang reflektif, berbagi praktik baik, dan pemecahan masalah pembelajaran secara bersama.

Ketiga, setiap program harus memiliki indikator dampak. Evaluasi tidak cukup mengukur jumlah kegiatan, peserta, atau serapan anggaran, tetapi harus melihat perubahan kualitas layanan dan hasil belajar peserta didik.

Pada akhirnya, “Bergerak, Serentak, Berdampak” akan bermakna apabila diterjemahkan dari slogan menjadi praktik kepemimpinan dan sistem mutu sekolah.

Kepala sekolah berada pada posisi strategis untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan realitas sekolah: menerjemahkan kebijakan menjadi prioritas, menggerakkan warga sekolah menjadi kekuatan kolektif, serta memastikan setiap program menghasilkan perubahan yang dapat dibuktikan.

Bagi Kota Binjai, tantangan pendidikan ke depan bukan lagi sekadar bagaimana membuat sekolah bergerak. Tantangannya adalah bagaimana seluruh sekolah bergerak berdasarkan persoalan yang tepat, bergerak bersama, dan menghasilkan dampak nyata bagi mutu pendidikan serta pengalaman belajar peserta didik.(Non/Ism)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini