-->

Skandal Tahanan Makan Bareng di Restoran Mewah, Kapolri Harus Bertindak

Sebarkan:

Sejumlah tahanan yang mengenakan baju oranye dan tangan terborgol menikmati jamuan makan bersama oknum polisi di restoran mewah Kembang Tanjung kawasan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. (mol/dok).

DELISERDANG | Video menampar skandal memalukan wajah penegakan hukum di Sumatera Utara viral di media sosial (Medsos), Selasa (17/11/2026).

Dalam video viral yang diunggah akun Kawall Medan memperlihatkan pemandangan yang tidak masuk akal.

Sejumlah pria mengenakan baju tahanan warna oranye dengan kondisi tangan masih terborgol asyik menyantap makan enak di restoran mewah Kembang Tanjung, kawasan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.

Di atas meja mereka terhidang makanan mewah, es teh, jus dan berbagai hidangan restoran. Mereka makan dengan santai, seperti bukan tahanan, tapi seperti tamu VIP yang sedang merayakan sesuatu.

Padahal, tahanan itu diduga merupakan tersangka dalam perkara dugaan peredaran narkotika.

Yang membuat publik semakin curiga dan geram, kemunculan video itu waktunya berdekatan dengan konferensi pers pengungkapan kasus narkotika yang digelar Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Sonny Irawan, terkait hasil pengungkapan periode 1 Oktober hingga 15 November 2026.

Dari sekian banyak tersangka yang diperlihatkan dalam pengungkapan kasus tersebut, hanya lima orang yang terlihat berada di restoran itu.

Publik pun bertanya, kenapa hanya lima orang ini yang dapat fasilitas istimewa dan sapa yang memberi izin dan siapa yang membayar makan mewah itu dan apa istimewanya lima tahanan ini dibanding tahanan lainnya.

Apakah kunjungan itu merupakan bagian dari proses hukum atau justru bukti adanya perlakuan khusus, negosiasi dan permainan oknum di balik penangkapan narkoba.

Perbuatan membawa tahanan keluar dari tempat penahanan ke tempat umum seperti restoran tanpa dasar hukum yang jelas adalah pelanggaran berat terhadap peraturan.

Dalam KUHAP Pasal 20-31 dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan tersangka yang ditahan wajib ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau tempat penahanan resmi yang ditunjuk. 

Pengeluaran tahanan hanya boleh untuk keperluan penyidikan, rekonstruksi, pemeriksaan kesehatan atau persidangan, dengan surat perintah resmi dan pengawalan ketat. Bukan untuk makan-makan di restoran mewah.

Kemudian dalam Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan menyebutkan tahanan adalah tanggung jawab penyidik dan Ka Rutan. 

Setiap pengeluaran tahanan wajib dicatat, ada berita acara, ada izin atasan, dan ada pengawasan melekat. Tidak ada satu pun pasal yang membenarkan tahanan narkoba diajak wisata kuliner.

Selain itu dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 13 dan 14, jo. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Anggota Polri wajib menjunjung tinggi kehormatan, tidak boleh melakukan perbuatan yang merendahkan martabat Polri, tidak boleh menerima suap/gratifikasi dan tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada tersangka. 

Jika terbukti ada oknum yang mengajak, mengizinkan atau dibayar untuk membawa tahanan ke restoran, maka itu adalah pelanggaran kode etik berat, pelanggaran disiplin berat dan berpotensi tindak pidana korupsi dan gratifikasi.

Bahkan, dalam Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengenaskan, penyidik wajib profesional, transparan dan akuntabel. 

Sehingga, membawa tahanan ke restoran adalah bentuk tidak profesional yang merusak kepercayaan publik terhadap hasil pengungkapan narkoba itu sendiri.

Masyarakat tidak mengabaikan aspek kemanusiaan dalam penanganan tahanan. Tahanan tetap manusia dan berhak makan. Tapi makan di dalam rutan, bukan di restoran mewah dengan tangan terborgol menjadi tontonan publik.

Terkait hal itu, masyarakat Sumatera Utara menekan langsung Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto untuk bertindak tegas.

Kapolri baru saja mengultimatum seluruh bawahanya untuk bertindak benar dalam menjalan tugas dan mengganti seluruh pejabat jika tingkahnya sampai viral terutama terkait kasus narkoba.

Sekarang buktinya ada dan viral, sehingga ada alasan Kapolri untuk bertindak tegas terhadap oknum polisi yang nakal. Jangan sampai janji itu hanya jadi slogan.

Masyarakat menuntut Kapolri menurunkan Propam Mabes Polri dan Bidpropam Polda Sumut untuk memeriksa siapa yang memberi perintah dan izin membawa lima tahanan itu ke Restoran Kembang Tanjung.

Periksa aliran uang untuk membayar makanan itu dan berikan sanksi tegas berupaya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) serta evaluasi Kapolda Sumut dan jajarannya.

Jika pengungkapan besar 1 Oktober - 15 November 2026 ini ternyata diboncengi permainan oknum, maka prestasi itu harus diusut ulang.

Pemberantasan narkoba tidak akan pernah bersih jika polisi yang memberantasnya justru nakal, memanjakan bandar dan menjadikan tahanan sebagai komoditas. (RE Maha/REM).

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini