Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikerumuni saat akan masuk gedung MPR Nusantara 3 untuk menyerahkan surat pengunduran diri. (mol/dok).
JAKARTA | Drama politik terbesar tahun ini akhirnya mencapai puncaknya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026).
Kabar itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu (11/11/2026) malam. Ia membenarkan Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Benar," ujar Budi Arie singkat, saat dikonfirmasi wartawan. ab8f
Surat itu disebut diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026).
Gibran ke MPR
Langkah Gibran tidak berhenti di Istana. Hari ini, Kamis (12/11/2026), Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyebutkan penyerahan itu akan dilakukan sekitar pukul 11.00 WIB.
"Jam 11.00 WIB Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya Pak," ucap Habiburokhman di Gedung DPR, Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua MPR, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, juga membenarkan adanya rencana kedatangan Gibran tersebut dan menyebut pimpinan MPR telah bersiap menerima kedatangan Wakil Presiden.
Awal Mula
Rangkaian peristiwa ini berawal dari pertemuan tertutup antara Gibran dan Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026) yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi, dalam pertemuan itu Gibran menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," ujar Prasetyo.
Saat itu, Gibran mengaku diminta Presiden Prabowo untuk tetap memperjuangkan perkara ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, langkah Gibran justru berbalik arah dan memilih mundur.
Kenapa Mundur
Pengunduran diri ini tidak terjadi tiba-tiba. Tekanan datang bertubi-tubi setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa dokumen pendidikan setingkat SMA yang digunakan Gibran dalam kampanye Pilpres 2024 tidak sah.
Mahkamah Agung menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan kualifikasi pendidikan SMA atau sederajat.
Di saat yang sama, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, rapat paripurna untuk membahasnya dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026).
Dengan mundurnya Gibran, nasib HMP ini menjadi tanda tanya. Ketua Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding, menilai usulan HMP tetap akan dibacakan tapi tidak akan dilanjutkan karena objeknya sudah mundur.
Mekanisme Selanjutnya
Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Menko Yusril Ihza Mahendra menyebut, MPR nantinya perlu menggelar sidang untuk menyatakan jabatan Wakil Presiden kosong setelah menerima surat pengunduran diri, lalu meminta Presiden mengajukan dua calon pengganti. 6def
Artinya, bola panas kini ada di tangan Presiden Prabowo dan MPR. Siapa yang akan menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran.
Menanggapi pengunduran diri Gibran, mantan Presiden RI Jokowi mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan dan tetap mendukung semua program kerja Presiden Prabowo.
"Kita menghormati semua proses hukum yang ada dan kita juga mendukung semua program Presiden Prabowo," kata Jokowi saat ditemui di rumahnya.
Publik kini menunggu pengumuman resmi dari Istana dan MPR. Satu babak sejarah politik Indonesia telah berakhir, babak baru akan segera dimulai. (RE Maha/REM).
