-->

Pengamat : Anggota DPRD Jangan Ego, Selesaikan Konflik Internal dan Fokus Perbaikan Pembangunan Kota Padangsidimpuan

Sebarkan:

 

Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara Indra Fauzan S.HI, M.Soc.Sc, P.hD. (mol/Syahrul).

PADANGSIDIMPUAN | Kisruh internal DPRD Kota Padangsidimpuan yang ditandai dengan surat tuntutan 17 anggota dewan terhadap Ketua DPRD Sri Fitriah Munawaroh Nasution, dinilai terjadi karena komunikasi yang terhambat dan minimnya transparansi dalam mekanisme koordinasi kelembagaan di parlemen.

Konflik yang terjadi di tubuh DPRD Kota Padangsidimpuan mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Salahsatunya Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Indra Fauzan S.HI, M.Soc.Sc, P.hD menilai, terhambatnya komunikasi tersebut telah menimbulkan ketidaknyamanan dalam kinerja legislatif.

"Aku rasa ada komunikasi yang terhambat, transparansi dan kurangnya pemahaman terkait mekanisme koordinasi kelembagaan dalam struktur organisasi di parlemen. Komunikasi yang terhambat ini kemudian menjadikan ketidaknyamanan dalam kerja-kerja legislatif," ujar pengamat tersebut kepada metro-online.co.Senin (16/11/2026).

Menurutnya, transparansi sangat penting untuk menjaga integritas kelembagaan. Suasana keterbukaan akan membuat situasi kerja di DPRD menjadi lebih kondusif, tanpa ada kecurigaan dan saling curiga antar anggota maupun pimpinan.

"Selain itu transparansi juga sangat penting untuk menjaga integritas kelembagaan, karena suasana keterbukaan menjadikan suasana akan lebih kondusif, tidak ada kecurigaan dan tidak adanya saling curiga," katanya.

Indra menegaskan, perlu adanya pembenahan pola komunikasi dan membangun keterbukaan, terutama dalam aspek anggaran dan penyediaan fasilitas, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, kesamarataan, dan komunikasi yang lebih baik lagi.

"Perlu pembenahan pola komunikasi dan juga membangun keterbukaan terutama dalam aspek anggaran dan penyediaan fasilitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan dan kesamarataan dan komunikasi yang lebih baik lagi," tegasnya.

Terkait munculnya surat tuntutan dari 17 anggota dewan, pengamat menilai hal itu wajar dalam dinamika parlemen. Namun, penyelesaiannya harus tetap melalui mekanisme sesuai Tata Tertib DPRD.

"Ya wajar saja, tetapi perlu mekanisme sesuai Tatib dalam legislatif, karena ini menunjukkan ketidaksolidan anggota dewan. Mereka kan wakil rakyat yang harus mereka perjuangkan adalah masyarakat Sidempuan, bukan ego personal apalagi partai politik," ujarnya.

Ia mengingatkan, jangan sampai yang diperebutkan justru menyinggung hati rakyat, seperti soal anggaran, fasilitas, ataupun bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan keuntungan dewan.

"Apalagi yang diperebutkan jangan sampai menyinggung hati rakyat seperti anggaran, fasilitas ataupun bentuk-bentuk yang berhubungan dengan keuntungan dewan. Sebaiknya segera selesaikan pertikaian, fokus kepada agenda-agenda legislatif dan perbaikan pembangunan di Sidimpuan," katanya.

Kendati demikian, Indra itu juga mendesak agar konflik internal tersebut segera diselesaikan, karena akan menghambat kerja-kerja legislatif, apalagi saat ini sudah memasuki akhir tahun.

"Harusnya segera selesaikan konflik internal ini karena akan menghambat kerja-kerja legislatif apalagi ini akhir tahun. Ketika konflik berlanjut maka akan merusak suasana dewan, komunikasi akan semakin terhambat, kerja legislatif tertunda dan bahkan tidak produktif," ucapnya.

Ia meminta Ketua DPRD untuk segera menyelesaikan masalah ini sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku, dengan mencari titik temu melalui komunikasi dan rapat-rapat internal.

"Segera temukan titik permasalahannya dan selesaikan. Ketua DPRD harus segera menyelesaikan masalah ini sesuai dengan mekanismenya dan aturan yang berlaku. Harusnya ada yang bisa dikompromikan, mungkin tidak semua, sebagian ataupun beberapa saja, bergantung komunikasi dan rapat-rapat internal," jelasnya.

Selain itu, partai politik juga diminta untuk ikut bertanggung jawab dengan memanggil anggotanya yang terlibat konflik agar segera menyelesaikan masalah tersebut.

"Partai politik juga perlu mempertimbangkan situasi ini dan memanggil anggota mereka agar segera selesaikan masalah ini. Tempatkan rakyat di atas kepentingan dewan dan partai," pungkasnya. (Syahrul/ST)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini