![]() |
| Kedua saksi fakta dihadirkan secara daring di Pengadilan Tipikor Medan dengan majelis hakim diketuai Cipto Hosari Nababan. (mol/roberts) |
Dua saksi fakta dihadirkan secara dalam jaringan (daring) lewat sambungan Zoom oleh tim JPU pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan di ruang sidang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan.
Mantan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KsOP) Utama Belawan, Bharto Ari Raharjo, menjadi saksi untuk keempat terdakwa. Masing-masing Wisnu Handoko, selaku Kepala tahun 2023; Marganda LA Sihite, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala periode Januari hingga Maret 2023.
Sapril Heston Simanjuntak, selaku Plt Kepala periode 18 Agustus 2023 sampai dengan 18 November 2023, dan Rivolindo, selaku Kepala periode Oktober 2023 (penuntutan terpisah).
Sedangkan Hot Marojahan Hutapea, selaku eks Kepala Bidang Lalu Lintas, Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (Kabid Lala) Kantor KsOP Utama Belawan, khusus untuk terdakwa Sapril Heston Simanjuntak.
Bharto Ari Raharjo secara lugas menguraikan alur pelayanan kapal-kapal berkapasitas 500 Gross Tonnage (GT) ke atas hingga keluarnya izin kapal-kapal keluar Pelabuhan Belawan (berlabuh).
Di hulu, katanya, agen/nakhoda kapal mengajukan dokumen kedatangan, keberangkatan hingga permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 1 menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pandu-Tunda untuk melaksanakan pelayanan.
“Setiap kapal yang masuk regulasinya wajib mendapatkan jasa pandu-tunda oleh operator, Pelindo. Layanan tersebut secara sistem tersaji di Inaportnet. KsOP/Syahbandar kemudian memeriksa persyaratan dan menerbitkan SPB.
Pemahaman saya, Pelindo yang melaporkan realisasi pelayanan pandu-tunda. Sampai kepada urusan disisihkannya lima persen dari total biaya pandu-tunda kapal-kapal 500 GT ke atas untuk negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” urainya di hadapan majelis hakim diketuai Cipto Hosari Nababan.
Data Berbeda
Ketika diberikan kesempatan, tim penasihat hukum (PH) terdakwa Wisnu Handoko, Marganda LA Sihite dan Sapril Heston Simanjuntak mencecar saksi mantan Kepala KsOP Bharto Ari Raharjo mengenai pelimpahan kewenangan jasa pandu-tunda kapal-kapal 500 GT dari semula dikelola Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI ke Pelindo.
“Biar kami bantu saudara saksi. Pelimpahan kewenangan itu dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjenhubla) Nomor KP-DJPL 616 Tahun 2023. Pelindo melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan wajib pandu pelabuhan,” cecar PH.
Saksi membenarkan pelimpahan kewenangan dimaksud, walau tidak hafal nomor Keputusan Dirjenhubla dimaksud. “Jasa pandu-tunda dikelola Pelindo. Seperti saya sebutkan sebelumnya, tugas utama KsOP melaksanakan pengawasan atas keselamatan dan keamanan pelayaran,” timpal Bharto Ari Raharjo.
PH kemudian mengonfrontasi keterangan para agen kapal yang masuk ke Pelabuhan Belawan, yang menyebutkan tidak mendapatkan jasa pandu-tunda dan mengadopsi dakwaan JPU bahwa jumlah kapal-kapal yang masuk berbeda dengan data kapal yang mendapatkan izin keluar (berlabuh) atau SPB yang dikeluarkan KsOP Utama Belawan.
“Seperti saya terangkan sebelumnya, agen/nakhoda kapal mengajukan segala administrasi kedatangan dan keberangkatan kapal hingga permohonan SPB. PT Pelindo kemudian menerbitkan SPK Pandu-Tunda dan pelayanan. KSOP kemudian memeriksa persyaratan dan menerbitkan SPB. Pemahaman saya.
Hingga urusan disisihkannya lima persen dari total biaya pandu-tunda kapal-kapal 500 GT ke atas untuk negara dalam bentuk PNBP. Sekali lagi, pelaksana pemanduan tidak pernah diinformasikan kepada kami. Kami juga tidak memiliki radar terkait kapal-kapal yang masuk,” terangnya.
Hal senada juga diungkapkan saksi lainnya, Hot Marojahan Hutapea. Tugas utama KsOP Utama Belawan adalah pengawasan atas keselamatan dan keamanan pelayaran.
“Kami hanya mengurusi PNBP labuhnya saja. Pembayaran layanan agen kapal lewat aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Simponi,” urainya.
Sementara menurut JPU, akibat perbedaan data kapal-kapal masuk dengan yang keluar (berlabuh), sebesar Rp6.067.561.550 tidak masuk ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kerugian keuangan negara atas nama Wisnu Handoko sebesar Rp1.335.649.446, Marganda LA Sihite (Rp2.586.871.650), Sapril Heston Simanjuntak (Rp1.335.649.446) dan Rivolindo (Rp1.496.104.645). (ROBERTS/RS)

