![]() |
| Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik, Rabu (19/11)2024).(mol/Kominfo) |
Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesetaraan Gender di Aula Bappeda Kota Tebingtinggi, Rabu (18/11/2026).
Erwin meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengintegrasikan perspektif gender dalam program pembangunan, mulai dari infrastruktur, fasilitas umum, pelayanan publik hingga penganggaran. Menurutnya, kesetaraan gender bukan hanya persoalan perempuan dan anak, melainkan menyangkut pemenuhan hak, akses, kesempatan dan pelayanan yang adil bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
“Penerapan kesetaraan gender harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, pelayanan publik, hingga pengalokasian anggaran yang benar-benar responsif gender,” tegas Erwin.
Dia juga menyoroti penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penyusunan APBD 2027. Seluruh kepala OPD diminta mengarahkan anggaran pada kebutuhan masyarakat dan program prioritas yang memiliki manfaat terukur, bukan sekadar kegiatan seremonial maupun perjalanan dinas.
Erwin menekankan, penyusunan RAD Kesetaraan Gender tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Setiap perangkat daerah harus mengambil peran aktif agar kebijakan yang dirancang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Seluruh OPD harus mengambil peran. Jangan sampai kesetaraan gender hanya menjadi dokumen pelengkap atau sebatas kegiatan seremonial. Kita ingin ada hasil nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia turut mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, inovasi, serta perubahan pola kerja birokrasi agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan inklusif. RAD Kesetaraan Gender diharapkan sejalan dengan target penurunan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Kota Tebingtinggi Muhammad Hamdani menjelaskan, penyusunan RAD Kesetaraan Gender merupakan bagian dari upaya menyelaraskan agenda pembangunan nasional dengan visi dan misi Wali Kota serta Wakil Wali Kota Tebingtinggi.
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), kata Hamdani, diarahkan pada empat fokus, yakni penguatan regulasi dan kebijakan daerah, integrasi gender dalam seluruh tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Herry Aryanto, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Muhammad Fadly, serta sejumlah perwakilan pimpinan OPD Pemko Tebingtinggi.(HR/HR)
L

