![]() |
| Ketua Umum GMPKP Indonesia Khaidir Rahman (tengah) bersama massa aksi membentangkan poster tuntutan saat berunjuk rasa di depan Gedung Mabes Polri (mol/yas). |
JAKARTA | Gerakan Masyarakat Pengawal Kebijakan Publik (GMPKP) Indonesia mendesak Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Mabes Polri menjatuhkan sanksi tegas berupa pencopotan terhadap Kapolres Asahan dan Kasat Resnarkoba Polres Asahan, Kamis (19/11/2026).
Desakan ini menyusul beredarnya video viral yang memperlihatkan personel Satresnarkoba makan bersama tahanan kasus narkotika di sebuah restoran mewah di Kota Medan.
Aksi unjuk rasa tersebut digelar di depan Gedung Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ketua Umum GMPKP Indonesia Khaidir Rahman mengatakan, pihaknya tetap mengapresiasi capaian besar Polri dalam mengungkap 30,34 ton narkoba namun pelanggaran prosedur pengawasan tahanan tidak dapat ditoleransi.
"Jika terbukti ada kelalaian pimpinan satuan, pencopotan adalah langkah wajar demi menjaga wibawa penegakan hukum. Narkoba adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) jangan gunakan alasan kemanusiaan untuk menutupi pelanggaran prosedur," tegas Khaidir dalam orasinya.
Peristiwa yang memicu aksi ini terjadi di Restoran Kembang, Jalan Sisingamangaraja, Medan, pada Senin (16/11/2026).
Meski Polda Sumatera Utara telah memberikan klarifikasi dan menyatakan kasus tersebut tengah ditangani Bidang Propam, GMPKP menilai membawa tahanan makan di luar sel merupakan indikasi kuat pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan.
Kepada Metro-Online.co melalui pesan WhatsApp pada Rabu siang (18/11/2026), Khaidir menambahkan, gelombang kritik warganet di media sosial menjadi bukti nyata tergerusnya kepercayaan publik akibat ulah oknum. Ia meminta Kapolri melakukan evaluasi menyeluruh di jajaran Polda Sumut dan Polres Asahan serta memublikasikan hasil pemeriksaan Propam secara transparan.
"Kepercayaan publik tidak dibangun lewat slogan atau pencitraan, melainkan keberanian membersihkan institusi dari pelanggaran. Slogan Polri bersama masyarakat harus dibuktikan dengan menindak tegas oknum yang melanggar disiplin," ujarnya.
GMPKP Indonesia menegaskan akan terus mengawal proses etik kasus ini hingga tuntas dan siap menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka diabaikan. Massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib dan kondusif. (YAS/REM)

