 |
| Majelis hakim diketuai Cipto Hosari Nababan saat membacakan putusan terhadap terdakwa eks Kadis Perkim Kabupaten Taput Budiman Gultom (kanan) dan rekanan William Leo alias Wawa. (mol/roberts) |
Selain itu, majelis hakim diketuai Cipto Hosari Nababan juga menghukum terdakwa dengan pidana denda Rp200 juta subsidair (bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara) selama 80 hari.
Sedangkan rekanan William Leo alias Wawa, selaku Direktur PT Global Menara Berdikari (berkas terpisah) dihukum 60 bulan (5 tahun) penjara dan denda besaran serupa dengan subsidair sama seperti eks Kadis Budiman Gultom.
Majelis hakim menyatakan sependapat dengan JPU pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Taput. Dari fakta-fakta terungkap di persidangan, kedua terdakwa diyakini terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
Yakni Pasal 603 Juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
Hanya saja, majelis hakim tidak sependapat dengan JPU mengenai lamanya pemidanaan akan dijatuhkan kepada kedua terdakwa serta nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.
“Terdakwa Budiman Gultom selaku Pengguna Anggaran (PA) secara tanpa hak dan melawan hukum memperkaya diri William Leo alias Wawa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.880.383.123, terkait kegiatan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Kota Dusun/Lingkungan (PLPJ).
Yang dananya bersumber dari Dana Pinjaman Daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Dinas PRKPD Kabupaten Taput yang ditampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Taput Tahun Anggaran 2020,” urai Cipto Hosari Nababan didampingi hakim anggota Fiktor Siahaan dan Sontian Siahaan.
Keadaan memberatkan, perbuatan terdakwa mencederai kepercayaan masyarakat, pekerjaan tidak sesuai ketentuan dan memperkaya diri William Leo alias Wawa dan pihak lainnya. Keadaan meringankan, terdakwa sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.
UP
Terdakwa mantan kadis tidak dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara. Sedangkan terdakwa Wawa, juga mantan Bendahara DPD Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia Sumatera Utara (AKLI Sumut), dikenakan UP sebesar Rp1.880.383.123.
Dengan ketentuan, sebulan setelah perkaranya memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terpidana dapat disita jaksa. Bila nantinya tidak mencukupi menutupi UP tersebut, dipidana dua tahun penjara.
Commitment Fee
Sebanyak 69 dari 74 paket yang dikerjakan terdakwa William Leo alias Wawa bukan hanya lewat skema Penunjukan Langsung (PL), tapi juga adanya kesamaan jenis dan sumber kegiatan yang seharusnya dilakukan konsolidasi pengadaan.
Setelah Tohom P Silaban, juga Sekretaris Dinas (Sekdis) ditetapkan PPK dan Pengawas Pekerjaan, terdakwa Budiman Gultom memerintahkan Tohom P Silaban mencari calon penyedia.
Tohom Silaban kemudian bertemu terdakwa Wawa dan disepakati commitment fee (CF) sebesar 20 persen untuk kadis, 3 persen untuk PPK dan pihak lainnya juga turut mendapatkan aliran dana.
“Budiman dengan sadar tentang adanya commitment fee dan uang muka sebesar Rp500 juta menunjukkan perbuatan aktif dari terdakwa” tegas hakim ketua yang baru mendapat promosi menjadi Wakil Ketua (Waka) PN Bengkulu.
Fakta lainnya, terdakwa tidak memiliki sertifikasi untuk mengerjakan ke-69 paket pekerjaan tersebut dengan menggunakan perusahaannya, PT Global Menara Berdikari dan 15 lainnya merupakan perusahaan yang dipinjam alias ‘pinjam bendera’.
Para pihak yang sempat menerima aliran dana dari Wawa telah menitipkannya ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejari Taput total Rp412.100.000.
Sedangkan pengembalian CF dari 15 perusahaan yang dipinjam Wawa, sambung Cipto, total Rp165.570.314, dirampas untuk menutupi kerugian keuangan negara. Sedangkan terdakwa Wawa telah mengembalikan Rp376,8 juta.
Delapan Tahun
Pada persidangan, Rabu (21/10/2026) lalu kedua terdakwa dituntut masing-masing agar dipidana delapan tahun penjara dan denda Rp400 juta subsidair 120 hari penjara.
JPU Kristian Hutasoit juga menuntut rekanan Wawa membayar UP kerugian keuangan negara Rp4.858.953.437 dengan ketentuan serupa, dipidana empat tahun penjara. Baik JPU, kedua terdakwa maupun tim penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari, apakah menerima putusan yang baru dibacakan majelis hakim atau banding. (ROBERTS/RS)
