Salah satu titik kerusakan infrastruktur yang tak kunjung diperbaiki pemerintah. Areal ini baru bisa dilalui hanya karena aksi swadaya masyarakat. (Foto: Yasmend/mol)
TAPTENG | Pasca pemberitaan terkait aksi gotong royong warga Lingkungan Gunung Payung (GP) dan Simarlelan, Kelurahan Lumut, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang terpaksa memikul tiang listrik tumbang serta memperbaiki akses jalan secara swadaya, hingga kini belum terlihat adanya penanganan nyata dari instansi teknis terkait.
Padahal, hasil konfirmasi sebelumnya yang disampaikan kepada Plt Camat Lumut sempat memberikan harapan kepada masyarakat bahwa pemulihan akan dilaksanakan, meskipun secara bertahap. Namun fakta di lapangan menunjukkan, hampir tiga bulan akses Jalan Gunung Payung–Simarlelan belum mendapatkan penanganan berarti dari pemerintah, selain gotong royong yang dilakukan masyarakat secara mandiri.
Kondisi tersebut memunculkan kekecewaan warga, sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pelayanan pemerintah daerah. Warga menilai, pernyataan tanpa diiringi tindakan nyata berpotensi menjadi harapan semu.
Sebelumnya, kru Metro-Online.co telah berupaya melakukan konfirmasi langsung ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tapanuli Tengah. Namun petugas piket menyampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) sedang berada di luar kantor. Upaya lanjutan untuk meminta nomor kontak juga tidak membuahkan hasil, dengan alasan rekan bawahannya mengaku tidak memilikinya.
Melalui upaya lanjutan, kru media ini akhirnya memperoleh nomor kontak Kepala Dinas PU Tapanuli Tengah dan melakukan konfirmasi secara sopan melalui pesan WhatsApp pribadi. Namun balasan yang diterima pada Selasa sore (10/2/2026) hanya berbunyi singkat, “Lihat saja langsung.”
Setelah itu, sejumlah pertanyaan lanjutan yang diajukan tidak lagi mendapatkan respons hingga berita ini diterbitkan.
Sikap tersebut dinilai tidak mencerminkan etika dan moralitas dalam penyelenggaraan jabatan publik. Dalam situasi tertentu, pejabat daerah dituntut menjadi teladan, menunjukkan wibawa, kedisiplinan, serta tanggung jawab komunikasi, khususnya saat masyarakat sedang menghadapi persoalan infrastruktur yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, termasuk Kepala Daerah, dapat menyikapi persoalan ini secara serius dan objektif. Penegakan disiplin aparatur, etika birokrasi, serta koordinasi antar-organisasi perangkat daerah dinilai penting agar pelayanan publik tidak terkesan berjalan tanpa arah dan tanggung jawab.
Warga menyadari bahwa pemulihan infrastruktur tidak selalu dapat dilakukan secara instan. Namun setidaknya, masyarakat mengharapkan adanya sikap kepemimpinan yang jelas, komunikasi yang terbuka, serta langkah nyata meskipun dilakukan secara bertahap, agar persoalan yang telah berlangsung hampir tiga bulan ini tidak terus berlarut-larut.
Metro-Online.co akan terus mengawal perkembangan persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Dinas PU Tapteng, maupun pihak terkait lainnya demi menjunjung prinsip keberimbangan dan kepentingan publik.(YS/JS)
