 |
| Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih memimpin Rakor terkait percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) banjir, serta evaluasi terhadap Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (mol/Sdy) |
Rakor berlangsung di ruang Mawar, Lantai III, Gedung Balai Kota dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Erwin Suheri Damanik dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Senin (15/12/2025).
Dalam arahannya, Wali Kota Iman Irdian Saragih menekankan urgensi penyelesaian dokumen R3P, mengingat Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Alam Banjir melalui SK Wali Kota Nomor 100.3.3.3/1522/Tahun 2025 dan telah melaporkannya kepada Gubernur Sumatera Utara.
"Hari ini sangat penting, harus kita kejar R3P-nya. Ini yang harus kita buat. Silahkan papak atau ibu mengambil keputusan yang bisa dipertangungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Irdian meminta kepada pimpinan OPD terkait, untuk melakukan pendataan langsung ke lapangan, tidak hanya menerima laporan dari bawahan/staf.
"Seusai rapat ini, saya minta kita sudah bisa mendata langsung. Pimpinan OPD turun ke lapangan, jangan hanya menerima laporan. Rumah, pasar, sawah, apa saja yang rusak itu semua kita data. Kita rapat hari ini, kita sepakati data-datanya dan R3P, beberapa hari bisa siap," katanya.
Sekda Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik menambahkan bahwa Pemko telah menerima bantuan bencana sebesar Rp 4 miliar di Bank Sumut.
"Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No.900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Pergeseran Anggaran dalam APBD Pada Daerah Bencana, sudah masuk bantuan ke bank Sumut sebesar empat milyar rupiah," ungkap Erwin.
"Kesiapsiagaan dan respon menjadi kewenangan di BPBD dan sudah kita komunikasikan. Kita sudah mengundang beberapa OPD dan sudah membuat proyek proposal kepada menteri teknis dan kepala Bappenas. Dan sarana prasarana umum, harus kita komunikasikan dan sampaikan kementerian teknis, paling lama di minggu ini," tambahnya.
Erwin juga berpesan kepada OPD terkait untuk melakukan mapping sesuai fungsi ke kementerian dan membuat proyek proposal ke kementerian masing-masing.
"Untuk ke Bappenas, nanti Bappeda yang kirim ke aplikasi Krisna di Jakarta dan ke OPD langsung bertemu pejabat pengelola teknis terkait di kementeriannya," jelas Erwin.
Sejumlah OPD melaporkan progres pendataan kerusakan pascabencana, diantaranya, BPBD, melalui Kabid Kedaruratan Iman Silaban, R3P dilaporkan hampir selesai, menyisakan tiga kelengkapan, yaitu telaah provinsi, rekomendasi Gubernur, dan narasi proposal.
Dinas Perkimtan melalui Kadis Victor Agus Timbul Nainggolan mencatat kerusakan rumah, yakni 32 unit rusak ringan, 1 unit sedang, dan 2 unit rusak berat.
Kadis PUPR Tora Daeng Masaro melaporkan adanya kerusakan 1 jembatan di Jalan Pinang, Kelurahan Persiakan menuju Tualang dan 33 titik jalan yang tersebar di beberapa kecamatan.
Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Iboy Hutapea melaporkan kerusakan areal pertanaman terdampak banjir mencapai 80,2 hektare yang terletak di Kecamatan Bajenis dan Rambutan.
Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM Marimbun Marpaung menyampaikan kerusakan sarana prasarana terdata di pasar daging dan pasar ikan, serta inventarisasi produk UMKM. Proposal perbaikan akan diserahkan ke Kementerian Perdagangan dan UKM pada Kamis (18/12/2025). (Sdy/Sdy)
